Kinerja APBN di DIY Tumbuh Positif Sepanjang Tahun 2024, Wujud Nyata Upaya Pemerintah Jaga Keseimbangan Fiskal yang Sehat
WARTAJOGJA.ID – Tahun 2024 dipenuhi dengan tantangan dan dinamika ekonomi global. Meski demikian, kinerja APBN pada tahun 2024 mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan menopang agenda pembangunan di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kinerja Belanja Negara di DIY pada akhir tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,42% yoy dengan capaian realisasi sebesar Rp23,64 triliun atau 95,35% dari pagu.
Dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 2,92% yoy dengan realisasi 92,22% pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 4,04% dengan realisasi 99,46%. Hal ini menunjukkan peran APBN yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga roda ekonomi regional.
Kinerja positif terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang sebesar 10,06% (yoy) dengan realisasi terbesar berasal dari kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan senilai Rp1,13 triliun.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial juga tumbuh 8,2% berupa pemberian KIP Kuliah kepada 2.092 orang mahasiswa penerima. Sementara itu, kinerja positif Belanja Transfer ke Daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan positif seluruh komponen TKD kecuali Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Fiskal karena adanya penurunan pagu dari tahun sebelumnya.
Kinerja Pendapatan dan Hibah Regional DIY juga melebihi target dan mencapai 102,50% dengan pertumbuhan sebesar 9,30% (yoy) pada akhir tahun 2024. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan dan PNBP yang masing-masing tumbuh 9,63% dan 8,45%.
Kenaikan perpajakan ditopang oleh kenaikan aktivitas ekonomi sehingga utilisasi dan upah tenaga kerja mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan pembayaran deposito/tabungan, konstruksi, dan sewa/pengalihan tanah bangunan juga ikut menyokong pertumbuhan kinerja perpajakan.
Sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp4,02 triliun dan mengalami pertumbuhan positif 15,92% dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar Rp1,63 triliun yang tumbuh sebesar 23,57%. Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp2,69 triliun atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,67% yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY. Kontribusi tertinggi berasal dari setoran PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,53 triliun.
Penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan 31 Desember 2024 terkontraksi sebesar 10,82% dengan realisasi sebesar Rp828,91 miliar dan masih didominasi dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp816,83 miliar. Selanjutnya, penerimaan Pabean memenuhi target walaupun terkontraksi sebesar 21,07% yang disebabkan penurunan penerimaan Bea Masuk BC 2.5 yang sifatnya insidental dan terbatas mengingat tujuan utama pemberian fasilitas fiskal untuk usaha tujuan ekspor.
Sedangkan kinerja penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) masih dalam kategori stabil meskipun terkontraksi sebesar 10,72% dengan realisasi sebesar Rp816,83 miliar atau 100,16% dari target. Kontraksi di sektor CHT ini terjadi karena pergeseran produksi rokok sigaret kretek tangan dari nilai cukai yang lebih tinggi menjadi nilai cukai yang lebih rendah.
Penerimaan Cukai Etil Alkohol (EA) juga terkontraksi sebesar 62,87% yang diakibatkan karena penurunan pemesanan EA di pabrik EA untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu, serta adanya ketentuan baru terkait penilaian (volume barang kena cukai dihitung di standar suhu tertentu dan ada konversi jika tidak sesuai).
Sementara itu, penerimaan PNBP sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,45% dengan realisasi sebesar Rp2,74 triliun atau 127,97% dari target Rp2,14 triliun. Pendapatan BLU tumbuh 8,5% dan mencapai 114,86% dari target APBN.
Kenaikan ini didorong realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Jasa Pelayanan
Pendidikan, Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan BLU dari Sewa Ruangan. PNBP Lainnya tumbuh 5,3% dan mencapai 212,12% dari target APBN. Pertumbuhan PNBP Lainnya ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK, BPJS Kesehatan pada FKTL, dan Pendapatan Paspor.
APBN tahun 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta melalui Belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan antara lain penguatan kualitas SDM (melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, dan kesehatan); penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi); peningkatan ketahanan pangan serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp3,7 triliun yang sampai dengan akhir
Desember 2024 terealisasi Rp2,91 triliun, alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. Alokasi ini antara lain digunakan untuk Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) 4,21 km; pemeliharaan/preservasi rutin jembatan 4.672,8 meter; penanganan jembatan daerah sepanjang 1.223 meter; sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan untuk 5.000 KK, preservasi jalan sepanjang 293,1 km; dan preservasi rutin jembatan sepanjang 1.319,7 meter.
Sementara itu, Bidang Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp1,84 triliun yang sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi Rp1,51 triliun (yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN).
Capaian pada bidang ini antara lain untuk fasilitasi keluarga dengan baduta 56.722 keluarga, sampel obat 17.655 produk, pelatihan tenaga kesehatan untuk 546 orang, dan survailans kesehatan haji sebanyak 1 paket.
Alokasi untuk sektor Ketahanan Pangan sejumlah Rp1,77 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir Desember 2024 Rp1,20 triliun yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR.
Capaian untuk sektor ini antara lain untuk pembangunan Bendungan Bener; kesehatan hewan sebanyak 34.384 layanan; operasi pemeliharaan irigasi 312,6 km; penyaluran benih padi dan jagung 7.000 hektare; dan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas 250 hektare.
Alokasi untuk bidang Pendidikan sejumlah Rp2,7 triliun yang sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi Rp2,43 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Tinggi,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, dan PNRI. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 2.092 orang mahasiswa PTKI penerima KIP kuliah, 28.393 siswa penerima BOS, dan BOPTN sebanyak 4 lembaga. Dukungan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan pada bidang pendidikan antara lain berupa pelatihan peningkatan produktivitas untuk 75 orang dan magang dalam negeri untuk 219 orang.
Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju, yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi melalui kementerian/lembaga (K/L) dengan alokasi Rp1,65 triliun dan terealisasi Rp1,08 triliun serta dukungan dari DAK Fisik sebesar Rp552,66 miliar dan terealisasi Rp511,33 miliar.
Alokasi tersebut difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian hingga publikasi laporan statistik harga.
Dukungan untuk penurunan prevalensi stunting melalui K/L dialokasikan sebesar Rp20,77 miliar dengan realisasi Rp18,78 miliar; melalui DAK Non Fisik sebesar Rp279,98 miliar terealisasi Rp 279,11 miliar; melalui DAK Fisik sebesar Rp7,01 miliar dengan realisasi Rp 6,82 miliar serta melalui Dana Desa sebesar Rp83,97 miliar dengan realisasi penyerapan Rp29,96 miliar.
Alokasi melalui K/L maupun Transfer Ke daerah tersebut di antaranya digunakan untuk Pelatihan dan Refreshing dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting, Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Desa Pangan Aman, Pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat 3.840 SR, Pengadaan Laparaskopi dengan Kamera dan Monitor RSUD Panembahan Senopati sebanyak 1 paket, Sambungan Pipa Distribusi PAM Banguntapan 41 SR, Pembangunan Tangki Septic Tank Komunal Kelurahan Terban 31 SR, dan Rehabilitasi Balai KB Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Godean.
Dukungan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kementerian/lembaga dialokasikan Rp442,72 miliar dengan realisasi Rp415,35 miliar dan melalui Transfer ke Daerah dari Dana Desa dialokasikan Rp44,95 miliar dengan realisasi penyaluran Rp44,95 miliar dan dari DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp108,17 miliar dengan realisasi penyaluran Rp99,61 miliar.
Alokasi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain digunakan untuk Pembangunan SPAM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 2.092 Mahasiswa, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif 500 Hektare, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 59 Km, dan penerima manfaat yang mendapatkan layanan sosial sebanyak 789 orang.
Dukungan untuk peningkatan investasi antara lain melalui belanja kementerian/lembaga yang dialokasikan sebesar Rp911,81 juta dengan realisasi Rp677,43 juta. Kemudian, melalui Transfer ke Daerah (DAK Non Fisik) untuk fasilitasi penanaman modal sebesar Rp5,04 miliar dengan realisasi 100%. Alokasi-alokasi tersebut antara lain digunakan untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi, membiayai pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha hingga penyusunan peta potensi investasi provinsi.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Desember 2024, hal ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp1,67 triliun kepada 27.598 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada
Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp1,45 triliun kepada 26.618 debitur. Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan akhir Desember 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,03 triliun atau 38,16% dari total penyaluran KUR di DIY, disusul Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun atau 22,18%.
Sedangkan untuk realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp67,08 miliar untuk 15.460 debitur. Berdasarkan wilayah, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan nilai tersalur sebesar Rp21,61 miliar kepada 4.805 debitur. Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran merupakan sektor yang paling banyak mendapat penyaluran UMi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, nilai tersalur pada sektor tersebut mencapai Rp67,077 miliar atau 96,79% dari total penyaluran kepada 15.460 debitur.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional DIY sampai dengan akhir Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara.
Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. APBN 2024 bekerja keras untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN 2025 demi kemajuan bangsa. Kementerian Keuangan akan terus mengawal pelaksanaan APBN dengan penuh integritas dan soliditas untuk mengawal program strategis pemerintah dalam perwujudan Misi Asta Cita dan Visi Indonesia Emas 2045.
Post a Comment