Jadi Instrumen Penting, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp 21,38 Triliun
WARTAJOGJA.ID – Kinerja Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan pertumbuhan positif 7,31% yoy atau sebesar Rp21,38 triliun hingga 30 November 2024. Hal ini menunjukkan peran APBN yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga roda ekonomi regional.
Ada dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 7,67% yoy dengan realisasi 78,95% pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 6,91% dengan realisasi 96,79%. Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp4,63 triliun, Belanja Barang Rp4,61 triliun, Belanja Modal Rp1,86 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp18 miliar.
Kinerja positif terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang sebesar 16,93% (yoy) dengan realisasi terbesar pada program Dukungan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp936,82 miliar. Sedangkan, realisasi Belanja Modal turun 16,94% (yoy) dengan realisasi terbesar pada kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebesar Rp708,37 miliar. Pelambatan Belanja Modal antara lain diakibatkan oleh belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) yang diperkirakan tidak terserap optimal sampai dengan akhir tahun karena terdapat rencana pembangunan yang belum tercantum dalam masterplane K/L serta pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah yang diperpanjang menggunakan sistem multiyears contract (MYC) sampai dengan tahun 2025.
Sementara itu, kinerja Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 10,7% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp8,87 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pada penerimaan Perpajakan sebesar 11% dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 9,7%. Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir bulan November 2024 mencapai Rp6,38 triliun atau naik Rp633,91 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp5,74 triliun. Penerimaan Perpajakan didominasi oleh Pajak Penghasilan yang berkontribusi sebesar 54,23% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp3,46 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai yang berkontribusi 33,05% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp2,11 triliun serta penerimaan Cukai mencapai Rp721,55 miliar. Sementara itu, komponen Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kinerja positif turut ditunjukkan oleh PNBP yang pada bulan November 2024 naik 9,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp2,49 triliun yang mencapai 116,16% dari target. Angka tersebut disumbangkan oleh PNBP Lainnya sebesar Rp569,82 miliar dan pendapatan BLU Rp1,92 triliun. PNBP Lainnya tumbuh 6,38% dan mencapai 197,31% dari target APBN. Pertumbuhan pada PNBP Lainnya ditopang oleh peningkatan yang konsisten pada Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK, dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Lalu, Pendapatan BLU tumbuh 10,76% dari periode yang sama di tahun 2023 dan mencapai 103,52% dari target APBN. Kenaikan signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang masing-masing tumbuh 11,06% dan 5,96% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.
APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta melalui Belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan antara lain penguatan kualitas SDM (melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, dan kesehatan); penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi); peningkatan ketahanan pangan serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp3,7 triliun yang sampai dengan akhir
November 2024 terealisasi Rp2,48 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. Capaian ini antara lain untuk Preservasi Jembatan, Dukungan Penanganan Jembatan Daerah serta Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya dengan progres 84%. Pekerjaan infrastruktur juga turut didukung oleh satuan kerja (satker) dengan kewenangan dekonsentrasi/tugas pembantuan antara lain untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya).
Lalu, bidang Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp1,81 triliun yang sampai dengan November 2024 terealisasi Rp1,33 triliun (yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN). Capaian ini antara lain untuk mendukung Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pelatihan Bidang Kesehatan.
Alokasi untuk sektor Ketahanan Pangan sejumlah Rp1,87 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir November 2024 Rp1,04 triliun yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Capaian untuk sektor ini antara lain untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim (berupa daerah irigasi dan jaringan air baku), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan penyaluran benih. Kemudian ada percontohan penerapan teknologi pertanian dan program petani terlatih bagi 16 kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembangunan serta pemeliharaan irigasi.
Alokasi untuk bidang Pendidikan sejumlah Rp2,7 triliun yang sampai dengan akhir November 2024 terealisasi Rp2,11 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Tinggi,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, dan PNRI. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 orang Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah, 30.791 siswa penerima BOS, dan BOPTN sebanyak 4 lembaga. Dukungan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan pada bidang pendidikan antara lain berupa pelatihan peningkatan produktivitas untuk 75 orang dan peserta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan sejumlah 22 orang.
Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian hingga publikasi laporan statistik harga.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 30 November 2024 sebesar Rp5,08 triliun yang telah diterima oleh 94.422 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir November
2024 yang sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak yang berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan tanggal 30 November 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp1,6 triliun kepada 26.268 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul sebesar Rp1,38 triliun kepada 25.348 debitur.
Berdasarkan sektor, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan akhir November 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,93 triliun atau 37,99% dari total penyaluran KUR di DIY, disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp1,12 triliun atau 22,16%.
Sedangkan untuk realisasi penyaluran UMi sampai dengan 30 November 2024 telah terealisasi sebesar Rp61,71 miliar untuk 14.229 debitur. Berdasarkan per wilayah kota/kabupaten, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan besaran dana yang disalurkan yaitu Rp20,37 miliar kepada 4.540 debitur. Realisasi penyaluran UMi DIY sampai dengan 30 November 2024 sebesar Rp 61,71 miliar atau naik 30,07% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.
Secara keseluruhan kinerja APBN Regional DIY pada akhir November 2024 menunjukkan pertumbuhan positif baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. Meski demikian, potensi dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas bakal terus dimitigasi. APBN terus menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat serta untuk mewujudkan program-program prioritas nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Post a Comment