Gerakan Politik Kewargaan Kampus untuk Merespons Regresi Demokrasi, Disrupsi Digital, dan Krisis Ekologi
WARTAJOGJA.ID : Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-69, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM menggelar acara Seminar Nasional bertajuk: ‘Gerakan Politik Kewargaan Kampus untuk Merespons Regresi Demokrasi, Disrupsi Digital, dan Krisis Ekologi’. Acara seminar yang digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Auditorium Lt. 4 Fisipol UGM dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan civitas akademik dan masyarakat umum.
Seminar yang dimoderatori oleh Milda Longgeita Pinem, pengajar pada Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM, menghadirkan tiga narasumber dengan kepakaran di bidangnya masing-masing: Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI), Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera), dan Arie Sujito (Sosiolog UGM). Dalam diskusi ini, secara umum, ketiga narasumber mengupas terkait tiga persoalan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini: Pertama, kompleksitas persoalan regresi demokrasi, disrupsi digital, serta krisis ekologi. Kedua, krisis konstitusional akibat dari adanya regresi demokrasi. Ketiga, terkait dengan strategi yang dibutuhkan untuk meradikalisasi gerakan politik kewargaan dari kampus.
Seminar ini merupakan respons atas tiga masalah utama tersebut. Dari aspek hukum dan politik, kita menyaksikan dengan gamblang bagaimana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimanfaatkan untuk merusak pondasi penting demokrasi. Pada periode 2019-2024, pemerintahan menerbitkan berbagai produk hukum yang kontroversial. Pertama, pengesahan RKUHP yang dinilai mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai penting demokrasi seperti kebebasan berekspresi. Kedua, revisi UU KPK yang memiliki kecenderungan untuk melemahkan peran penting penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ketiga, pembahasan dan peresmian UU Cipta Kerja yang mendorong membuka keran eksploitasi terhadap pekerja. Keempat, konflik kepentingan atas keputusan MK yang mengubah aturan batas minimal calon wakil presiden untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden menemani Prabowo Subianto. Semua produk perundang-undangan tersebut mengantarkan Indonesia pada krisis demokrasi.
Selain masalah demokrasi, narasi digital yang diagung-agungkan pemerintah tak luput dari berbagai disrupsi yang menyertainya. Mulai dari kriminalitas digital, kekerasan berbasis gender online (KBGO), maraknya judi online, dan masalah keamanan digital dan bentuk-bentuk kerja-kerja berbasis digital atau gig economy yang yang justru menjadi sistem eksploitasi baru akibat minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.Di lain sisi, pemerintah pun juga ditengarai turut menggerakkan buzzer-buzzer politik yang menggiring narasi pada polarisasi sosial-politik melalui penyebaran berita-berita hoax, hate speech, dan doxing.
Sementara itu, pada ranah ekologi, program pembangunan pemerintahan Jokowi telah terbukti mengeksploitasi sumber-sumber daya hayati dan kelestarian lingkungan yang membawa dampak besar berupa krisis sosial-ekologis. Hal itu bisa dilihat dalam serangkaian Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan ekonomi ekstraktif yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi.. Dalam hal ini, PSN dijadikan tameng oleh pemerintah bagi keberlangsungan rezim ekstraktif. Di sisi yang lain, program pembangunan ekstraktif pada sektor pertambangan batu bara dan nikel juga menghasilkan bencana lingkungan yang tak kalah destruktif. dampak kerusakan lingkungan berupa banjir, longsor, debu, serta menurunnya kualitas air dan tanah berakibat pada munculnya berbagai penyakit dan pembatasan penghidupan warga setempat yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara umum.
Rieke Diah sebagai pembicara pertama menjelaskan tentang kemunculan masalah regresi demokrasi yang disebabkan oleh oligarki dan kartel politik di Indonesia selama dua puluh lima tahun terakhir dari kacamata aktor politik praktis dan anggota dewan dalam beberapa periode terakhir Ia juga menjelaskan bagaimana peran partai politik menjadi alat pendidikan dan kanal bagi warga negara/konstituen untuk mempraktikkan praktik demokrasi deliberatif Terakhir, ia akan menjelaskan bagaimana peran partai politik dalam memulihkan
regresi demokrasi dan merevitalisasi semangat reformasi kehidupan bernegara yang bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
Pembicara kedua, Bivitri Susanti menjelaskan tentang bagaimana regresi demokrasi yang terjadi saat ini telah berdampak serius pada terjadinya krisis konstitusional-demokratik di Indonesia. Selanjutnya ia menjelaskan terkait dengan bagaimana roadmap jangka pendek dan panjang terkait dengan penegakan sistem konstitusi Indonesia di masa depan, serta, strategi yang dapat dilakukan untuk mendidik kesadaran warga negara dalam menjaga tegaknya sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Sedangkan, pembicara ketiga, Arie Sujito menjelaskan bagaimana persoalan aktual
disrupsi digital dan krisis ekologi terjadi di Indonesia. Lalu, dilanjutkan dengan bagaimana peran universitas dalam mengatasi masalah disrupsi digital dan krisis ekologi di Indonesia, serta bagaimana strategi universitas yang dapat dilakukan dalam rangka untuk meradikalisasi gerakan politik kewargaan untuk merespons regresi demokrasi, disrupsi digital, dan krisis
ekologi.
Post a Comment