Berperan sebagai Instrumen Fiskal yang Strategis, Kinerja Positif APBN untuk Perekonomian DIY Terus Berlanjut hingga Juni 2024
WARTAJOGJA.ID – Kinerja positif APBN terhadap perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berlanjut hingga akhir Juni atau Semester I tahun 2024.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta
dalam siaran persnya pada Rabu 31 Juli 2024 membeberkan bahwa realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp11,61 triliun sampai dengan 30 Juni 2024, tumbuh 10,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp5,65 triliun (36,80% dari pagu) tumbuh sebesar 13,94 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh seluruh komponen BPP yang mengalami pertumbuhan kecuali Belanja Modal turun 8,09%.
"Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44%, salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pada Dana Desa sebesar 26,74%," kata Agung.
Realisasi Belanja Pegawai terbesar di DIY ada pada Kemendikbud Ristek sebesar Rp530,89 miliar, disusul Kementerian Pertahanan Rp481,10 miliar dan Polri sebesar Rp450,54 miliar.
Realisasi Belanja Barang antara lain untuk kegiatan “Dukungan Pelayanan Kesehatan” pada Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar Rp461,37 miliar, pelaksanaan “Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional” Rp196,05 miliar serta “Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Udara” Rp82,14 miliar. Realisasi Belanja Modal sampai dengan Juni 2024 antara lain untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi sebesar Rp223,39 miliar; Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai sebesar Rp168,77 miliar; Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebesar Rp135,13 miliar serta Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional sebesar Rp71,98 miliar. Realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan Juni 2024 untuk kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam disalurkan kepada 1.592 orang mahasiswa penerima pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selanjutnya, realisasi Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 19,52% yoy dengan realisasi sebesar Rp4,82 triliun atau 50,78% dari target. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan pada cukai dan PNBP yang masing-masing tumbuh 33,31% dan 26,29%.
Kenaikan PNBP secara signifikan disumbangkan oleh Pendapatan BLU terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp747,95 miliar dan Rp180,55 miliar.
Penerimaan Pajak mengalami pertumbuhan sebesar 12,82% dengan realisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 48,97% dari target APBN Rp6,5 triliun. Penerimaan Netto dari PPh Non Migas mencapai Rp2,1 triliun yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,85% dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar 28,73% yang tumbuh sebesar 31,56% karena adanya pembayaran THR dan bonus di sektor jasa keuangan.
PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63% yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY, dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN Dalam Negeri sebesar 31,07%. Sementara itu, pembayaran PBB jatuh tempo pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga sebagian besar belum melakukan pembayaran. Untuk Pajak Lainnya masih sama dengan bulan lalu yaitu mengalami penurunan hingga 4,07%, terutama disebabkan oleh penjualan Benda Meterai di Kantor Pos yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
APBN 2024 juga memberikan support fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta melalui Belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan Pemilu. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp893,47 miliar (16,48% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 43,77%. Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp625,37 miliar (37,09%) dan rata-rata progres penyelesaian 46,78%.
Output penting belanja infrasturktur antara lain preservasi jembatan 1.141,37 meter, dukungan penanganan jembatan daerah (Pandansimo) sepanjang 50 meter, dan rumah susun asrama pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Hamalatul Quran 3 Sanden dengan progres 69,61%.
Alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp1,07 triliun (40,75% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 48,47%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 21.127 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada 4 lembaga. Sementara itu, alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Juni 2024 terealisasi Rp304,03 miliar (86,40% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 59,46%. Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 11 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan Pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan Pemilu.
Alokasi belanja kementerian/lembaga lingkup D.I. Yogyakarta tahun 2024 juga turut berkontribusi mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mengusung visi Indonesia
Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Total alokasi untuk pengendalian inflasi di D.I. Yogyakarta tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi Rp264,94 miliar dengan ratarata penyelesaian output 32,23%. Capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap: (1) Keterjangkauan harga antara lain untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air (SDA) serta penanggulangan darurat akibat bencana (2) Ketersediaan pasokan dengan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi (3) Kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas (4) Komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga.
Alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp372,27 miliar telah terealisasi seumlah Rp108,46 miliar dan rata-rata progres penyelesaian 36,42%. Capaian ini untuk merealisasikan bantuan bidang perumahan untuk PSU, penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare. Belanja untuk peningkatan investasi memiliki total pagu sebesar Rp901 juta dan telah terealisasi Rp107,97 juta dengan progres penyelesaian 77,01%. Capaian ini antara lain untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah dan pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi. Sementara itu, alokasi untuk penurunan prevalensi stunting terdapat sejumlah Rp23,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp6,23 miliar dengan rata-rata penyelesaian 45%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) seluas 4 hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5.556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp2,77 triliun yang telah diterima oleh 49.949 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Juni 2024, hal ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 penyaluran KUR di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp855,15 miliar kepada 13.616 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp777,69 miliar kepada 13.855 debitur.
Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan Juni 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,1 triliun atau 38,68% dari total penyaluran KUR di DIY, disusul Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp586,02 miliar atau 21,13%. Dukungan pemerintah melalui pembiayaan UMi sampai dengan 30 Juni 2024 telah terealisasi sebesar Rp14,27 miliar untuk 3.401 debitur. Berdasarkan per wilayah Kota/Kabupaten, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul, yang tersalur Rp4,78 miliar kepada 1.087 debitur.
APBN sebagai instrumen fiskal yang strategis harus terus dijaga kredibilitas dan kesehatannya sehingga mampu secara efektif berperan sebagai alat pemerintah menyejahterakan masyarakat.
www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id
Post a Comment