Ramai Soal Bansos, MUI DIY Minta Bansos Jangan Dipolitisasi: Bansos Hak Rakyat
WARTAJOGJA.ID : Bantuan Sosial (Bansos) sedang ramai diperbincangkan, bahkan hingga disebut dalam debat Capres semalam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY pun meminta Bansos jangan dipolitisasi.
Di DIY sendiri, beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos di Kabupaten Sleman pada Senin (29/1), dan Kabupaten Bantul sehari setelahnya atau pada Selasa (30/1).
Menanggapi soal ramainya bansos menjelang Pemilu, Ketua Umum MUI DIY Machasin menegaskan bansos adalah hak rakyat. Namun saat ini, menurutnya, bansos justru mencurigakan lantaran ditengarai ada kecenderungan mengarah ke calon tertentu.
"Terjadi pembagian bansos mendekati hari pemilihan umum. Walaupun bansos ini hak rakyat tetapi mencurigakan karena lalu ditengarai kecenderungan ke pasangan calon tertentu," ujar Machasin saat ditemui di Kantor MUI DIY, Kota Jogja, Senin (5/1/2024).
Karena menjadi hak rakyat, Machasin meminta pemerintah sebagai pemberi bantuan tidak boleh mengintervensi pilihan masyarakat ke pasangan calon tertentu lewat pembagian bansos.
"Itu memang hak orang yang mendapat bantuan dan kewajiban pemerintah. Jadi tidak bisa diatasnamakan, tidak boleh (atas namakan pasangan tertentu)," terang Machasin.
"Pemilih kita ingatkan kalau ada bansos dari pemerintah itu hak mereka, bukan jasa baik dari yang menjabat. Jangan terpengaruh," imbuhnya.
Diberitakan, bansos menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat Capres semalam. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan pertanyaan kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan terkait tata kelola bantuan sosial (bansos).
Anies menjawab bansos harus diberikan sesuai kebutuhan sehingga bisa disebut sebagai bansos tanpa pamrih.
Pertanyaan itu disampaikan Ganjar saat sesi tanya jawab debat Pilpres 2024 ke-5 di JCC, Senayang, Minggu (4/2/2024). Mulanya ganjar mengungkapkan ada sejumlah problem bansos karena ada yang mengklaim seolah bansos dari perorangan atau kelompok.
"Pak Anies lagi ramai kita mau tanya soal bansos, karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok, padahal kita masih punya data yang tidak valid ada cara-cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau tidak terespons dengan baik," kata Ganjar dikutip dari detikNews, Senin (5/2).
Ganjar kemudian bertanya kepada Anies cara tata kelola bansos sehingga tidak diklaim oleh perorangan hingga tepat sasaran.
"Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan. Sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat?' tanya Ganjar.
Post a Comment