Eks Ketum Muhammadiyah Hingga Rektor di Yogya Buat Gerakan Pemilu Bersih, Ungkap Temuan 54 Juta DPT Bermasalah
WARTAJOGJA.ID : Sejumlah tokoh berkumpul di Yogyakarta mendeklarasikan Gerakan Pemilu Bersih Jumat 9 Februari 2024.
Mereka merupakan kalangan akademisi dan juga tokoh organisasi kemasyarakatan.
Seperti mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan Rektor UGM Soffian Effendi, mantan Rektor UNY Rochmat Wahab, juga ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral (Purn) Tyasno Sudarto.
Dalam gerakan itu, mereka salah satunya menyoroti dugaan temuan 54 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 bermasalah, yang sampai saat ini belum diatasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Salah satu kendala besar dari Pemilu/Pilpres Bersih adalah adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap bermasalah, sebagaimana telah dilaporkan oleh pihak tertentu kepada KPU sekitar sebulan yang lalu," kata Din.
Menurut Din, sebelum Pemilu 2024 digelar sepekan lagi, KPU harus menindaklanjutinya dan mengklarifikasi soal temuan DPT bermasalah itu.
Din merinci, adanya dugaaan 54 juta pemilih bermasalah atau sekitar 26 persen dari total jumlah
pemilih Pemilu 2024 sebanyak 204 juta pemilih.
DPT bermasalah itu meliputi antara lain adanya pemilih di bawah umur, pemilih yang sudah meninggal,
dan pemilih siluman yang terdaftar di dua sampai tiga tempat pemungutan suara atau TPS.
"Dalam DPT bermasalah itu ada yang usianya di bawah 17 tahun, ada yang di atas 100 tahun, sekitar 13 ribu nama," kata Din menyebut data pemilih bermasalah di bawah umur itu paling banyak berusia 16 tahun.
"Bahkan pemilih yang belum lahir sekalipun ada, tapi ada juga yang usianya 1.030 tahun," imbuh dia.
"Ada juga pemilih yang sudah wafat, ada pemilih yang namanya satu huruf, dua huruf, ada juga yang tak ada nama sama sekali," beber Din.
Sedangkan DPT yang bermasalah dengan tempat tinggal, ada yang datanya tidak punya tempat tinggal, ada yang tidak ditulis tempatnya 00.
"Adanya dugaan DPT bermasalah kali ini bukan masalah kecil, maka jangan dianggap remeh, apalagi dianggap bukan masalah," kata Din.
"Akan arif bijaksana jika KPU segera mengklarifikasi dugaan adanya DPT bermasalah tersebut, walau sudah sangat mepet, namun masih ada waktu demi Pilpres yang jujur
dan adil," imbuh Din.
Mantan Rektor UGM Soffian Effendi
menambahkan adanya dugaan DPT bermasalah tak boleh dianggap remeh apalagi ketika menguntungkan salah satu calon tertentu.
"Soal DPT bermasalah itu justru masalah besar, apalagi jika masalah
itu menguntungkan capres-cawapres tertentu," kata dia.
Secara teoritis, Soffian melanjutkan, barang siapa yang menguasai atau
mengendalikan pemilih bermasalah maka dia akan mudah memenangkan Pilpres. Bahkan dalam satu putaran.
"Jika soal DPT ini dibiarkan maka tak pelak lagi hasil Pilpres 2024 akan digugat sebagai proses yang bermasalah dan hasilnya dianggap tidak absah," urainya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral (Purn) Tyasno Sudarto, juga menyebut persoalan DPT bermasalah itu pernah disampaikan ke KPU RI.
"Katanya akan diperbaiki tapi sampai saat ini tidak ada perubahan," kata dia.
Din Syamsudin menyatakan meski dalam Gerakan Pemilu Bersih itu masing masing aktivisnya memiliki prefrensi politik pada capres-cawapres tertentu, namun untuk gerakan ini semua prefrensi itu ditinggalkan alias tidak akan dibawa-bawa melainkan disimpan untuk pribadi. Mereka pun menyatakan bukan kelompok partisan.
"Kami pastikan yang berada di sini bisa memilah, apa yang menjadi preferensi politik dan yang menjadi kepentingan umum, tujuan kami Pemilu/Pilpres bersih dari potensi kecurangan," ujar dia.
Post a Comment