Jaga Integritas, BPJS Kesehatan Ingatkan Kode Etik Kepada Kader JKN
WARTAJOGJA.ID: Dalam rangka menjaga integritas, BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta melakukan internalisasi kode etik kepada Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kode etik ini penting untuk diketahui sebagai panduan perilaku Kader JKN yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan atas perundang-undangan dan hukum, serta kesadaran adanya tanggung jawab moral dan sosial Kader JKN terhadap pemangku kepentingan terkait.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo mengatakan, sudah menjadi budaya di BPJS Kesehatan jika setiap awal tahun seluruh pegawai dan pihak yang terlibat harus mengikuti sosialisasi kode etik.
Tujuannya untuk menjaga agar tetap berada pada koridor yang benar, tidak ada penyelewengan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang atau hukum.
Di samping itu, juga untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pegawai BPJS Kesehatan dengan Kader JKN sehingga memberikan kenyamanan bekerja.
“Kami memiliki nilai budaya integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif. Selain itu, kami juga memiliki delapan perilaku inti, salah satunya akuntabel. Semua tindakan di BPJS Kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya usai menyaksikan
Penandatanganan Pakta Integritas Kader JKN sebagai Mitra BPJS Kesehatan dan Surat Keterangan Kebersediaan Menjadi Kader JKN sebagai Mitra BPJS Kesehatan, Rabu (10/01).
Pada pelaksanaannya, sistem yang sudah akuntabel akan terus berkembang. Prabowo menyebut, di akhir tahun 2023, ada Aplikasi Lakukan-Melisa yang merupakan inovasi teknis pelaporan Kader JKN dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan upaya Kader JKN dalam melakukan penagihan iuran kepada peserta JKN.
“Kita buat mekanisme seperti itu, supaya kita semua aman. Jika diaudit kita bisa buktikan. Di awal, mungkin akan ada penyesuaian, setelah itu menjadi terbiasa. Hal ini menjadi baik karena membuktikan bahwa kita semua akuntabel. Kita melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai prosedur yang benar dan berintegritas,” tegas Prabowo.
Ada enam kode etik yang wajib ditaati oleh seluruh Kader JKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu integritas dan etika kerja, perilaku anti suap, anti korupsi dan anti gratifikasi, benturan kepentingan, keamanan data dan informasi, hubungan kemitraan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Prabowo menyampaikan, saat ini pihaknya bekerja sama dengan sembilan Kader JKN yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Dia berharap, seluruh Kader JKN menjaga komitmennya untuk terus berintegritas dan melaksanakan prosedur dengan baik. Tahun ini lebih semangat dalam mengedukasi peserta JKN karena peran serta mereka terbukti memberikan manfaat untuk peserta dan masyarakat.
Salah satu Kader JKN, Tri Marjilah menegaskan akan terus menjalankan Kode Etik Kader JKN yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Dia berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku secara jujur, penuh integritas dan profesional untuk memberikan yang terbaik bagi kesinambungan Program JKN.
“Saya berkomitmen mematuhi Kode Etik Kader JKN dan menjaga nama baik serta reputasi BPJS Kesehatan. Saya juga siap untuk menghadapi dinamika organisasi yang terjadi. Hal tersebut sudah sering saya temui selama saya menjadi Kader JKN selama delapan tahun ini,” jelas Tri.
Dia mengaku senang dan selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kader JKN. Melakukan sosialisasi dan mengingatkan pembayaran iuran dengan baik, Dia yakin dapat memenuhi target kunjungan 100% per bulan. Menurutnya, cara berkomunikasi sangat menentukan kesadaran peserta untuk membayarkan tunggakan iuran JKN.
“Setiap peserta mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga cara berkomunikasi juga pasti menyesuaikan. Namun, saya yakin dengan komunikasi yang baik, peserta dapat menerima kehadiran kita dan memahami apa yang kita sampaikan, sehingga tujuan kita dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.
Post a Comment