Gencarkan Sertifikasi Wajib Halal, LPPOM MUI DIY Dikukuhkan

warta jogja August 08, 2023 0

WARTAJOGJA.ID - Pengurus baru Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY resmi dikukuhkan, Selasa (8/8/23). 

Pelantikan tersebut, jadi momentum untuk menggencarkan upaya sertifikasi menuju wajib halal per 17 Oktober 2024 selaras dengan amanat UU Nomor 33 tahun 2014 beserta turunanya.

Direktur LPPOM MUI DIY, Prof Budi Guntoro, berujar, berujar, mulai tahun depan sertifikasi halal mutlak jadi kewajiban bagi para produsen makanan dan minuman, maupun produk hasil dan jasa penyembelihan. Maka, kedepannya, pelaku usaha khususnya di Yogyakarta, wajib mengikuti sertifikasi halal melalui lembaga manapun, jika tidak ingin dicap non halal.

"Kami akan identifikasi lagi produk-produk yang telah tersertifikasi halal, maupun yang belum. Yang belum, akan kami berikan penyuluhan dan pelatihan untuk membantu mengurus sertifikasi," urainya.

"Karena ada beberapa LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), kami juga akan membangun sinergi, tidak ada persaingan. Tapi, kami akan bangun network, antara satu dengan yang lainnya," tambah Budi.

Sementara, Ketua MUI DIY, KH Machasin, menuturkan, kedepannya para pengusaha kecil yang masuk dalam kategori UMKM, bakal mendapatkan bimbingan dan pendampingan khusus. Alhasil, ketika mereka merasa produknya sudah memenuhi syarat, dapat langsung diajukan ke LPPOM untuk mengikuti sertifikasi halal, dengan melewati rangkaian pemeriksaan.

"Kalau sudah diperiksa, kemudian komisi fatwa akan menyidangkan, apakah produk yang diajukan tersebut sudah memenuhi atau belum," cetusnya.

Machasin pun mengakui, antusiasme para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal di Yogyakarta cenderung sangat tinggi, serta terus meningkat jelang wajib halal 2024. Fenomena tersebut, bisa dilihat dari membludaknya peserta pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal beberapa waktu lalu, yang diikuti ratusan industri, atau pengusaha di DIY.

"Kami rencanakan 100, tapi yang ikut 150 produk. Itu dari penjual bakmi, atau pengusaha makanan, bahkan dari Wonosari, ada yang ikut. Mereka sadar, karena konsumennya mayoritas muslim, jadi harus benar-benar terjamin, kan," pungkasnya. (cak/rls)