Kemendes PDTT Gelar SOMEDPE Indonesia 2023 di Yogya
 |
WARTAJOGJA.ID : Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMEDPE) Indonesia 2023 dan The 1st Asean Village Network Meeting yang dibuka secara resmi, Selasa (25/7/2023) di Sheraton Hotel Yogyakarta.
Delegasi negara-negara Asean berkumpul dan bertukar pikiran tentang pembangunan desa yang diinisiasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini.
Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya mengatakan
gorum ini memiliki makna sangat penting bagi pembangunan desa di Indonesia, dan desa-desa di seluruh negara anggota ASEAN.
"Beberapa waktu terakhir, pembangunan desa mengalami banyak tantangan yang menghambat laju pembangunan desa, melemahkan ekonomi, memperparah kemiskinan, hingga berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030," kata Gus Menteri.
Pengalaman desa-desa di Indonesia membangkitkan optimisme pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Bahkan khusus kemiskinan, Presiden Republik Indonesia, menargetkan, Indonesia Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024.
Perjalanan panjang desa-desa di Indonesia, menjadi modal penting untuk terus eksis dengan perangkat dan pranata sosial sebagai basis hidup dan penghidupan warganya.
"Karena itu, kami meyakini, bahwa strategi pembangunan tidak dapat diimplementasikan simetris secara utuh. Karena lokus dan sasaran pembangunan memiliki karakter dan potensinya sendiri, serta lingkungan yang berbeda. Dan itulah gambaran desa-desa kita," kata Gus Menteri.
Maka, untuk efektivitas pembangunan, percepatan penurunan kemiskinan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menginisiasi pelokalan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, hingga ke level desa, dengan tetap berbasis pada kewenangan desa, sesuai kondisi dan potensi lokal desa, selaras dengan konteks budaya desa.
Ini menjadi upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang selanjutnya kami kenalkan dengan sebutan SDGs Desa, dengan tujuan dan sasaran yang melingkupi aspek kewargaan desa, aspek kewilayahan desa, serta aspek kelembagaan desa.
SDGs Desa mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera,
Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, serta Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Demi memastikan tujuan-tujuan pembangunan selaras dengan budaya dan kelembagaan desa yang telah lama eksis, maka diinisiasi SDGs Desa ke 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Tujuan ini menjadi refleksi menjaga sejarah, budaya, dan lembaga asli desa-desa di Indonesia, sekaligus ruh dari keseluruhan tujuan SDGs Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tahapan pembangunan desa yang dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, sekaligus mendesain pencapaian SDGs Desa. Dan sejak tahun 2021, Indonesia mendorong seluruh desa untuk menjadikan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Berbasis SDGs Desa, semua keputusan dalam perencanaan desa diawali dengan pendataan mikro by-
name-by-address yang mencakup informasi di tingkat individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa. Sampai saat ini, sudah terkumpul sebanyak 32.087 data desa, 402.563 data rukun tetangga, 31.065.214 data keluarga, dan 104.179.331 data individu.
Pendataan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga desa itu sendiri. Hasil pendataan direkapitulasi dan dianalisis secara digital di Sistem Informasi Desa, hingga menghasilkan rekomendasi pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan desa, yaitu Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes), lalu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Ini memastikan, alokasi penganggaran desa lebih tepat guna dan sasaran, sesuai kebutuhan desa dan warga desa, serta tetap berkontribusi bagi pencapaian SDGs.
Gus Menteri menambahkan keberhasilan SDGs Desa sangat ditentukan juga oleh kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kami mengadopsi pendekatan multipemangku kepentingan, memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama diantara semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Bersama dengan Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah berkolaborasi dalam perumusan rekomendasi dan pemikiran bagi kemajuan serta percepatan pembangunan desa. Kolaborasi lainnya kami jalankan dengan lembaga keuangan yang melakukan pendampingan terhadap desa. Dalam hal ini, desa-desa anggota ASEAN Village Network Indonesia merupakan binaan dari Bank Daerah.
Karena itu, hari ini merupakan momen yang luar biasa karena kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).
Kerja sama ini merupakan tonggak penting sebagai upaya untuk mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat membuka berbagai peluang baru dan menciptakan sinergi yang akan mengakselerasi pembangunan desa terutama dalam mempercepat daya ungkit ekonomi desa yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa.
Agenda selanjutnya ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity, akan menjadi platform untuk mengangkat produk unggulan desa, sekaligus melestarikan warisan budaya dan keragaman masyarakat perdesaan se-ASEAN.
Desa-desa dapat memperkenalkan produk unggulannya serta mempromosikan budaya dan identitas perdesaan yang dimilikinya. Selain itu, pameran ini dapat menjadi media pertukaran pengetahuan dan pengelaman lapangan, untuk pengembangan kapasitas bagi masyarakat perdesaan antar negara anggota ASEAN.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung capaian keketuaan Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan, SOMRDPE Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi pembentukan ASEAN Village Network yang telah diadopsi dalam ASEAN Joint Leaders Statement on
the Establishment of the ASEAN Village Network pada KTT ASEAN ke-42 pada bulan Mei lalu.
ASEAN Village Network merupakan platform kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan aksi untuk mengangkat masyarakat perdesaan, memberantas kemiskinan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Melalui ASEAN Village Network, diharapkan desa dapat mengembangkan strategi dan kebijakan inovatif yang dapat menjawab tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat desa hingga ke tingkat regional. (Cak/Rls)
Post a Comment