HUT ke-55 BPJS Kesehatan Dengungkan Transformasi Mutu Layanan
WARTAJOGJA.ID: Tepat 15 Juli 2023
lalu, BPJS Kesehatan memeringati hari jadinya yang ke-55, tonggak sejarah
terbentuknya program jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968 yang
memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan
keluarganya. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai
hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada perkembangannya,
lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum
Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan
BUMN beserta keluarganya. Hingga akhirnya sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan
UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan untuk mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh
masyarakat Indonesia.
”Memaknai HUT ke-55
tahun ini dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi
perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang
telah berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi
penduduk Indonesia. Setelah hampir 10 tahun lalu berjuang melalui transformasi
dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan segala dinamika yang
terjadi sehingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain, maka saat ini BPJS
Kesehatan kembali melakukan transformasi,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan,
Ghufron Mukti dalam Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin (31/07).
Ghufron menambahkan
di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan
baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini
pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin
meningkat. Kendati begitu, Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak
henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas
dari berbagai sisi.
Oleh karena itu
pada hari jadinya yang ke-55, BPJS Kesehatan mengangkat tema “Tranformasi Mutu
Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa” sebagai upaya untuk
menggaungkan upaya transformasi mutu layanan baik internal BPJS Kesehatan
maupun seluruh stakeholder
terkait.
BPJS Kesehatan juga
memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN,
berupa berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada
peserta seperti i-Care JKN sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat
dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi
(PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa,
Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu
tunggu dan mempercepat proses layanan serta menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi
informasi yang mendukung implementasi Program JKN serta meluncurkan wajah
terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.
Berbagai kemudahan
juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi
rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS
Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus
melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C. Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS
Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas
Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di
daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan
masyarakat.
Dalam kesempatan
tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dinamika
perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi
pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di
Indonesia. Budi menyorot juga bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu dalam
transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif
yang ada khususnya menghadapi tantangan bonus demografi Indonesia.
”Pada tahun 2030
Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan
masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah
masyarakat usia produktif. Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum
puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, maka
kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income. Untuk itu peran BPJS Kesehatan
menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan
kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya
pelayanan kesehatan ini ditengah lonjakan bonus demografi ini,” kata Budi.
Budi juga
mengapreasiasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang
semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai
fokus pada upaya pencegahan. Budi juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin
besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side.
Sementara itu, Staf
Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto menyoroti bagaimana
kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan
memiliki andil dalam upaya penanganannya.
”Jaminan kesehatan
di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif
menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile
JKN,” kata Agus. (Cak/Rls)
Post a Comment