Pemda DIY Siap Dukung Keberlangsungan Program JKN
 |
WARTAJOGJA.ID: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyatakan kesiapannya untuk mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya.
Hal ini terbukti dari cakupan kepesertaan JKN di DIY yang telah mencapai angka 98,50% atau 3.622.357 jiwa dari total penduduk 3.677.522 jiwa per 1 Juni 2023.
“Kami siap memberikan dukungan untuk Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Nanti sama-sama kita cek ricek perkembangannya dan dikoordinasikan kembali di pertemuan selanjutnya apakah sudah optimal atau belum dan bagaimana progresnya. Hal ini agar menghasilkan program kerja yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi kebaikan masyarakat dan bagi Program JKN,” kata Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Beny Suharsono saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama DIY, Selasa (27/06).
Beny menjelaskan, dukungan terhadap Program JKN sudah hampir semua terpenuhi oleh Pemda DIY. Kecukupan anggaran dan pembayaran iuran telah tersedia dan rutin dilaksanakan oleh pihaknya. Dukungan dari sisi pencatatan sipil juga telah ada karena kini semua sudah dengan pengentrian single dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk kepesertaan JKN.
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di organisasi perangkat daerah DIY telah terdaftar dalam Program JKN. Sosialisasi bersama bagi badan usaha dan kegiatan penegakan kepatuhan pemberi kerja juga telah terlaksana bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
“Terima kasih juga kepada BPJS Kesehatan, hal-hal apa saja yang bisa kita perbaiki akan kita perbaiki bersama. Hal yang sudah bagus akan kita pertahankan,” kata Beny.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Dwi Martiningsih mengapresiasi tingginya komitmen Pemda DIY untuk memastikan seluruh warganya terdaftar dalam Program JKN. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Pemda DIY meraih penghargaan UHC Awards 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’aruf Amin 14 Maret 2023 lalu di Jakarta.
Penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah berhasil melindungi penduduknya lebih dari 95% dalam Program JKN dan telah mendaftarkan penduduknya dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemda (PBPU Pemda).
“Artinya, semua kota dan kabupaten di DIY masing-masingnya telah mencapai UHC. Dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo kepesertaan JKN telah mencapai di atas angka 95%. Ini merupakan kebanggaan tersendiri dan bukti bahwa pemerintah daerah sungguh-sungguh dalam melindungi warganya dan membuka akses setiap warganya untuk bisa berobat tanpa hambatan finansial melalui penjaminan JKN,” kata Dwi.
Dwi menjelaskan, untuk menjamin layanan di fasilitas kesehatan baik dan berkualitas telah ada Janji Layanan JKN yang merupakan komitmen pemberian pelayanan yang dinyatakan secara tertulis kepada peserta JKN. Janji ini disampaikan fasilitas kesehatan kepada peserta dalam bentuk media spanduk, poster atau banner yang mudah dilihat. Janji tersebut diantaranya adalah komitmen untuk tidak meminta dokumen fotokopi, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan dan menerima Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP maupun Kartu JKN Digital untuk pendaftaran pelayanan. Lalu terdapat komitmen untuk tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis dan melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.
“Perlu kami sampaikan bahwa kondisi BPJS Kesehatan saat ini sangat baik dan sehat. Kami tidak memiliki hutang kepada fasilitas kesehatan. Bahkan kami menyediakan uang muka bagi fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kami juga berharap layanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan semakin baik dan prima,” kata Dwi.
Dalam kesempatan tersebut ditandatangani pula Rencana Kerja antara Pemda DIY dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPJS Kesehatan tentang Optimalisasi Kepesertaan Program JKN Bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah DIY.
Post a Comment