PWM DIY Respon Dinamika Politik Jelang 2024
WARTAJOGJA.ID : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap partai politik peserta Pemilu 2024.
Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswantoro menyebut, Muhammadiyah menjaga kedekatan politik yang sama dengan semua partai politik peserta pemilu 2024.
Selain itu, masih kata Farid, bahwa Muhammadiyah memiliki sikap pro aktif dalam rangka menjadikan politik sebagai hikmah kebaikan bagi masyarakat luas. Hal ini bertolak dari perkhidmatan kebangsaan Muhammadiyah, yang dirumuskan dalam pernyataan bahwa Negara Pancasila sebagai Dar al-‘Ahdi wa al-Syahadah.
Selanjutnya, Muhammadiyah ibarat rumah keluarga tempat anak-anaknya dibesarkan, yang pada perannya masing-masing putra-putri Muhammadiyah itu tersebar ke semua penjuru, berserikat, dan menjalani afiliasi politiknya sendiri-sendiri.
Dalam kaitan ini, kembali disampaikan Farid, pada sisi pro aktifnya Muhammadiyah DIY sudah memutuskan mengirim salah seorang putra terbaiknya untuk running sebagai calon DPD DIY, yakni Saudara Ir Ahmad Syauqi Soeratno, MM.
Sebagaimana diketahui anggota DPD atau Senator adalah representasi politik daerah dalam kelembagaan di Senayan.
“Dengan menyadari potensi sumber daya insaninya, Muhammadiyah DIY mengikutsertakan salah satu kadernya itu untuk ikut menjadi representasi daerah dengan keunikannya ini sebagai bentuk perkhidmatan kebangsaan yang dimiliki,” ujar Farid didampingi Fani Satria, Anggota LHKP PWM DIY, saat menggelar jumpa wartawan di Kantor PWM DIY, Rabu (19/4/2023).
“Muhammadiyah pada prinsipnya memperlakukan semua partai secara adil dan mengambil kedekatan politik yang sama dengan semua partai. Dengan demikian maka semua partai peserta pemilu diharapkan tidak melakukan klaim sepihak yang menyelisihi sikap politik Muhammadiyah ini,” imbuhnya.
Farid juga menandaskan, pada saat yang sama Muhammadiyah DIY menghargai aspirasi politik masyarakat yang disalurkan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, fatsun politik yang beretika luhur atau akhlaqul karimah.
“Muhammadiyah menyerukan kepada semua pihak untuk mengindahkan kebajikan politik demikian itu dengan terus memperhatikan kepentingan membangun, menjaga dan merawat bangsa dan negara. Jangan sampai kita abai terhadap hal ini karena pengabaian itu kontra produktif bagi tujuan dan kebaikan negara-bangsa ini,” pungkasnya.
Post a Comment