Masyarakat Damai Yogyakarta Menolak Politisasi Agama menjelang Pemilu 2024 di Wilayah DIY
 |
WARTAJOGJA.ID: Masyarakat Damai Yogyakarta menyatakan menolak politisasi agama jelang pemilu 2024 di wilayah DIY.
"Pengalaman Pilkada DKI 2012, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 telah mengajarkan kepada kita betapa rentannya masyarakat kita terhadap ayunan politisasi yang dimainkan oleh poros-poros kekuasaan di negeri ini," kata Koordinator Masyarakat Damai Yogyakarta Lilik Krismantoro Putro dalam 'Diskusi Publik : Menolak Politisasi Agama Menjelang Pemilu 2024 di Wilayah DIY' Sabtu (10/3/2023).
Lilik mengatakan pada saat yang sama, telepon cerdas yang baru saja muncul melalui Iphone di tahun 2010 dengan cepat melahirkan gegar digital di tengah masyarakat.
Rapuhnya budaya baru berkomunikasi yang belum terbangun di satu sisi, dan kuatnya energi kepentingan yang bekerja di balik perkubuan politik menjadikan tiga rangkaian pemilu di atas laksana pusaran badai politik identitas di Indonesia.
Pilihan elit menggunakan politisasi identitas sebagai sarana mobilisasi politik, yang menerjang hampir semua norma kesantunan sosial menunjukkan empat hal. Yakni (1) tingginya pragmatisme politik para elit politik di negeri ini, (2) betapa rendahnya etika politik di Indonesia, (3) lemahnya daya kritis publik atas manipulasi politik identitas, dan (4) lemahnya “social trust” dan jejaring mitigasi melalui komunikasi, nilai hidup bersama, dan konsolidasi sosial antarwarga.
"Pembangunan masyarakat politik yang sehat yang berpusat pada pembangunan kepartaian yang etis, akuntabel, dan transformatif mutlak dilakukan ke depan bila kita berharap akan pemilu yang lebih berkualitas di negeri ini," kata Lilik.
Sementara itu, isu toleransi masih menjadi PR besar yang tak terselesaikan di negeri ini. Berbagai peristiwa intoleran menunjukkan dibutuhkan kerja yang lebih keras lagi dari aparat pemerintah maupun keamanan untuk memastikan terlindunginya hak-hak dasar warganegara atas agama dan kepercayaannya.
"Peristiwa itu juga mengingatkan kita bahwa bahan bakar untuk menyulut api politik identitas masih berlimpah di tengah hidup masyarakat sehari-hari dan dapat disulut kapan saja sejauh diperlukan," kata dia.
Pemilu 2024 sebagai pemilu keenam pasca Reformasi dihadapkan pada tantangan yang sama. Akankah sentimen politik identitas, manipulasi informasi melalu hoaks, politisasi tempat ibadah dan lembaga publik, hingga kekerasaan fisik.
Ancaman ini nyata dari tidak terputusnya penyebaran hoaks dalam berbagai media sosial, dalam bentuk yang semakin halus, kompleks, dan dikemas secara amat baik.
Ancaman juga muncul mengingat pemilu 2024 adalah pemilu yang dipastikan akan memilih presiden yang baru. Dalam konteks geopolitik global, ketegangan AS melawan China dan Russia juga pasti akan memberi imbas pada politik nasional Indonesia.
"Di sisi lain kita diuntungkan oleh semakin matangnya publik dari politisasi identitas setelah melalui beberapa putaran pemilu sebelumnya. Kita juga diuntungkan oleh ketahanan ekonomi di tengah ancaman resesi global. Pengakuan publik atas keberhasilan pemerintahan juga turut menciptakan stabilisasi politik Indonesia," kata dia.
Diskusi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 10 Maret 2023, di Ruang Kaliurang, Hotel Merapi-Merbabu, Seturan Yogyakarta dengan dihadiri oleh 30 undangan.
Masyarakat Damai Yogyakarta setelah mempertimbangkan berbagai resiko yang ada mengajak :
1. Semakin seriusnya upaya aparat pemerintah maupun keamanan dalam menjamin terlindunginya hak-hak dasar warganegara khususnya kebebasan beragama, berkepercayaan dan beribadat, dalam mewujudkan masyarakat yang melindungi mereka yang lemah dan penuh keharmonisan.
2. Mendorong semua pihak mengantisipasi digunakannya kembali cara-cara tidak etis melalui manipulasi agama dan identitas lainnya demi kemenangan sesaat pemilu 2024, dan mengorbankan keutuhan dan ikatan kebangsaan serta mengorbankan mereka yang lemah dan minoritas.
3. Mengajak semua pihak, khususnya masyarakat Yogyakarta agar membangun resiliensi menghadapi ancaman politik identitas 2024
4. Mendukung upaya KPU, Bawaslu, Pemerintah, Aparat keamanan, serta partai-partai dalam mewujudkan pemilu 2024 yang benar-benar demokratis, adil, dan diwarnai nilai-nilai Pancasila. (Cak/Rls)
Post a Comment