FGD Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting digelar di Yogyakarta
 |
WARTAJOGJA.ID: Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting”. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kamis-Jum’at, 16-17 Maret 2023, di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta.
Hadir dalam FGD tersebut Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wapres (Setwapres), Kepala BKKBN DI Yogyakarta, perwakilan Kementerian Agama serta jajaran pemerintah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
Selain itu hadir pula kepala desa, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta kader Posyandu yang selama ini bergerak sebagai ujung tombak dalam penurunan angka stunting di DIY.
"Kegiatan ini diselenggarakan atas arahan Wapres dalam rangka memantau implementasi “PERPRES No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang Holistik, Integratif, dan Berkualitas melalui Koordinasi, Sinergi, dan Sinkronisasi di Antara Pemangku Kepentingan”," kata Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo dalam konferensi pers Jumat 17 Maret 2023.
Widya Priyahita Pudjibudojo mengatakan aetidaknya ada lima pilar percepatan penurunan stunting yang dihasilkan oleh Setwapres atas operasionalisasi dari Perpres tersebut.
1. Peningkatan Komitmen & Visi Kepemimpinan di Kementerian & Lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa
2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik & Sensitif di Kementerian/ Lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota & Pemerintah Desa.
4. Peningkatan Ketahanan Pangan & Gizi Pada Tingkat Individu, keluarga dan Masyarakat.
5. Penguatan & Pengembangan Sistem Data, Informasi, Riset & Inovasi
Kegiatan berlangsung produktif. Hari pertama terbagi menjadi dua sesi pembahasan dinamika penanganan stunting di level kabupaten. Sesi pertama membahas Kabupaten Gunung Kidul sedangkan berikutnya Kabupaten Bantul.
Pembahasan mencakup regulasi, kebijakan, anggaran, program, inovasi, serta suka-duka perjuangan kader yang melakukan pemberdayaan di lingkup desa atau kalurahan. FGD hari kedua sifatnya lebih reflektif untuk menarik pembelajaran, merumuskan rekomendasi, dan mendorong lahirnya sejumlah komitmen ke depan dari pemangku kepentingan yang hadir.
Berikut adalah sejumlah poin komitmen yang berhasil dirumuskan.
1. Pengurus Wilayah (PW) NU DIY dan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DIY selaku perwakilan elemen masyarakat sipil sama-sama berkomitmen untuk mengaktivasi jaringan kerja masing-masing di level cabang dan ranting maupun lembaga turunannya untuk terlibat dalam percepatan penanganan stunting di wilayah DIY;
2. UNU Yogyakarta berkomitmen,
a. Untuk menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu isu prioritas dalam implementasi tri-darhma PT;
b. Untuk mendorong lahirnya jaringan kerja Perguruan Tinggi (PT) di wilayah DIY untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di DIY;
c. Untuk mendorong lahirnya jaringan kerja PTNU se-Indonesia untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia;
d. Untuk ikut mengembangkan knowledge management system atas praktik penanganan stunting di Indonesia;
3. Para pihak yang hadir dalam FGD berkomitmen untuk menyuarakan lebih luas pentingnya isu stunting sekaligus mengajak multi-pihak, baik masyarakat, pemuka sosial-keagamaan, media, pemerintah, serta pelaku industri dan filatropi untuk bersinergi dan meningkatkan peran sertanya dalam percepatan penanganan stunting di Indonesia.
Sebagaimana tema FGD, diharapkan forum ini dapat menajamkan strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya di wilayah DIY. (cak/rls)
Post a Comment