Bincang Budaya: Asal-Usul Prajurit Kraton Yogyakarta Diungkap, Cerita Pecahnya Kerajaan Mataram Solo-Jogja
 |
WARTAJOGJA.ID - Dialog menarik tersaji di Ndalem Yudhanegaran, Sabtu (4/3/2023) siang saat Indonesiagaya menggelar bincang budaya 'Menggaungkan Kembali Yang Punah' dengan tema Prajurit Kraton Ngayogyakarta, Bagaimana Melanjutkan Pelestarian dan Pengembangannya. Menghadirkan dua sumber dari Kraton Yogyakarta yakni GBPH Yudhaningrat dan KRT Jatiningrat, terungkap berbagai hal menarik terkait prajurit Kraton yang bahkan menyingkap peristiwa berpisahnya Kraton Ngayogyakarta dari Kasunanan Surakarta.
GBPH Yudhaningrat, yang lama menjadi Manggala Yudha atau kepala prajurit Kraton Yogyakarta menceritakan perjalanan terciptanya keprajuritan semenjak era Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan HB I. Menurut Gusti Yudha, Kraton membangun tata kota dengan kampung-kampung di mana batalyon atau regu prajurit Kraton tinggal. Di luar itu, ada kampung-kampung pedesaan dan yang paling ujung untuk menghadapi musuh adalah masjid Pathok Negara yang dipimpin Penghulu Kraton.
"Pondok itu diisi santri sebanyak mungkin yang dipimpin oleh penghulu Pathok Negara dan kiyai untuk bertani, termasuk menjaga keamanan. Kalau Belanda masuk Jogja sebelumnya harus kenalan dengan santri yang dipimpin ulama setempat. Kalau ada musuh, yang mengawali filter adalah di pondok setiap masjid Pathok Negara," ungkapnya.
Di Kraton Ngayogyakarta menurut Gusti Yudha ada Prajurit Bugis dan Daeng yang awalnya adalah para pedagang di Tanah Jawa yang memutuskan menetap di wilayah Mataram. Kraton disebutkan Gusti Yudha memiliki 10 bregada dengan 8 di bawah Kraton langsung dan 2 diberi tugas khusus.
"Bugis mengawal pemerintahan di Kepatihan dan Surokarso ditugaskan mengawal Putera Mahkota di Mangkubumen. Ada cerita saat peperangan Pangeran Mangkubumi, dicari oleh Belanda. Jadi ada intel Belanda tahu, dan jadi target. Lama sekali tak bisa dideteksi hingga akhirnya sebelum Perjanjian Giyanti baru muncul bahwa dia ada di bregada Prawirotomo. Ciri khasnya kalau prajurit lainnya memikul tombak tapi pangeran Mangkubumi menyeret tombak miliknya yang lebih panjang yakni Kyai Pleret," sambungnya.
Setelah masa peperangan, era Sri Sultan HB IX, prajurit Kraton mengalami pergeseran fungsi karena desakan dari Belanda. Memang menurut Gusti Yudha, para prajurit sudah diminta Sri Sultan HB I untuk mempelajari budaya adiluhung sejak awal berdirinya Kraton Ngayogyakarta.
"Prajurit Kraton tugas paling pokok melanjutkan dan melestarikan Kraton Yogyakarta. Mereka tidak berperang namun untuk acara budaya, keagamaan seperti Grebeg yang dilaksanakan Kraton. Acara adat lain misalnya perkawinan agung ada perintah Sultan untuk melaksanakan. Namun Prajurit Kraton tetap melaksanakan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban di Kraton juga membantu abdi dalem," sambungnya.
KRT Jatiningrat, menambahkan jiwa berjuang sudah ada dari dulu di masyarakat Yogyakarta setelah Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk pergi dari Kasunanan Surakarta. Saat itu dinarasikan Mangkubumi tersinggung karena Susuhan Pakubuwono II yakni kakaknya menyerahkan Kerajaan Mataram pada Belanda.
"Beliau melawan tapi dengan kakaknya beliau tak bermusuhan dengan catatan, ya maaf saja aku terpaksa begini keterpaksaan karena hampir semua sudah ikut Belanda. Mangkubumi diberikan Kanjeng Kyai Pleret. Pakubuwono II saat itu sudah susah lepas dari Belanda dan yang mau meneruskan perjuangan diberi restu. Jadi tidak bermusuhan dengan Pakubuwono II," tandas Romo Tirun.
Beranjak lebih jauh, pada periode 1945 hingga 1970 prajurit Kraton Yogyakarta sempat mengubah bentuk (dibekukan) karena kebijakan Sri Sultan HB IX untuk memastikan kelanjutan keprajuritan. Fungsi perang diubah menjadi upacara yang akhirnya juga mengubah pakaian para prajurit lebih berwarna seperti yang dikenal saat ini.
"Prajurit sangat berpengaruh dan fungsional, siap berperang. Belanda menginginkan pimpinan prajurit Kraton adalah kolonel Belanda. Tapi Sultan sampai Sultan IX keberatan. Tetap dipertahankan langsung di bawah Sultan walau dalam tulisannya tetap ada seorang kolonel Belanda bisa mengatur dengan komandan di situ. Prakteknya tak bisa mengatur karena prajurit Kraton diubah sehingga mosok pakaian seperti itu untuk perang, ya agar keberadaannya terjamin ada. Saat itu diubah dari perang menjadi untuk upacara. Maka sampai sekarang seperti itu, karena dulu Belanda sangat khawatir terutama setelah Ngayogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Ini juga mengapa prajurit memiliki pakaian yang menarik, bukan lagi untuk perang tapi upacara," lanjut Romo Tirun.
Baik Gusti Yudha maupun Romo Tirun mengamini bawasanya keprajuritan Kraton yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan. Selama ini baik abdi dalem maupun bregada keprajuritan memiliki cara unik untuk meregenerasi diri yakni dari orangtua pada anak, namun tidak sedikit yang muncul dari keinginan pribadi orang per orang.
"Seperti abdi dalem juru kuci Merapi, sebaiknya keturunannya yang meneruskan karena sudah memahami secara detail tugasnya. Parangkusumo juga keahlian bisa diambil dari orangtuanya. Ada yang sebagian keturunan, tapi banyak yang memang ingin ikut. Ada yang dari Papua juga, boleh untuk menjadi abdi dalem," tandas Gusti Yudha.
Sementara, Gayatri Wibisono, pendiri Indonesiagaya, mengatakan bahwa pihaknya memiliki konsern pada kerajinan, alam dan budaya yang menjadi unsur penting di Indonesia. "Salah satunya di Jogja hari ini kami lakukan bincang budaya untuk mendapat wacana informasi budaya khususnya di Jogja. Ketika sesuatu dibicarakan, menarik maka harapannya tidak menjadi punah," pungkasnya. (Cak/Rls)
Post a Comment