Gus Hilmy Soroti Kontroversi Kampanye LGBT di Gelaran Piala Dunia, Ini Katanya
WARTAJOGJA.ID : Sejak awal kick
off, gelaran piala dunia menuai beberapa kontroversi, di antaranya adalah
larangan kampanye tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tuan
rumah piala dunia Qatar telah melarang penggunaan simbol LGBT, termasuk ban
bercorak pelangi OneLove.
Hal ini mendapatkan kecamanan dari berbagai
negara, utamanya dari negara-negara di belahan Eropa. Mereka menganggap tuan
rumah piala dunia tak siap sebagai penyelenggara sepak bola global dan menuduh
tak punya rasa toleransi.
Menanggapi kontroversi itu, Senator Indonesia,
Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mendukung sikap Qatar yang tetap menjaga kedaulatan
hukum di negaranya. Ia menilai bahwa setiap orang yang datang ke suatu negara,
sudah semestinya menghormati hukum di negara tersebut. Terlebih peserta piala dunia
adalah delegasi resmi dari setiap negara yang hadir.
“Sikap Qatar sangat tegas dan harus didukung.
Tidak ada kehormatan bagi suatu negara kecuali mempertahankan kedaulatannya,
termasuk dalam wilayah hukum. Itu tidak boleh diintervensi. Kalau hukum di sana
melarang LGBT, siapa pun yang datang sebagai tamu harus mau menghormatinya.
Terlebih sebagai delegasi resmi negara, peserta piala dunia semestinya
menghormati hukum yang berlaku di Qatar,” kata Gus Hilmy, sapaan akrabnya,
melalui pernyataan tertulis kepada media pada Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut, Gus Hilmy mengatakan bahwa sikap
menyerang Qatar dengan mengatakan intoleran perlu disayangkan. Menurutnya,
intoleran diterapkan pada konteks ideologi, bukan pada hukum suatu negara.
“Hukum itu kan pedoman, yang melanggar akan
dihukum. Berbeda dengan ideologi atau pemikiran, yang bisa saja setiap orang
berbeda-beda, meskipun masih dalam satu wilayah hukum. Tidak mau menerima atau
menghormati pendapat orang lain bisa disebut intoleran. Namun ketika ideologi
itu telah dijadikan hukum, semua orang dalam satu wilayah hukum atau negara itu
harus patuh, termasuk pendatang atau tamu. Justru yang tidak menghormati hukum
suatu negara itulah yang intoleran,” jelas pria yang juga anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Gus Hilmy mencontohkan kasus WNA yang dihukum
karena terlibat dalam pengedaran ganja. Di negara asal WNA tersebut, ganja
memang sudah dilegalkan, tetapi ketika masuk ke Indonesia, maka ia berhadap
dengan hukum kita.
Terkait kesiapan penyelenggaraan piala dunia,
Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai tidak ada
masalah. Semua kebutuhan dan fasilitas telah disiapkan dengan baik.
“Kita semua sudah melihat, ya. Kita tidak
meragukan kesiapan Qatar dalam penyelenggaraan sepak bola internasional itu.
Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menjamu dan memfasilitasi peserta
turnamen maupun suporternya. Tetapi kalau maksudnya adalah kembali pada
kampanye LGBT, saya kira itu bagian dari sikap kolonialisme. Merasa superior
dan lebih berperadaban dengan melegalkan LGBT, sementara yang menolak dianggap
tidak beradab. Persis sikap penjajah,” ujar Gus Hilmy. (Cak/Rls)
Post a Comment