Ketum PSSI Layak Mundur Pasca Tragedi Kanjuruhan ? Ketum PP Muhammadiyah : Nurani
WARTAJOGJA.ID : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti perkembangan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan suporter pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu.
Termasuk soak ramainya desakan publik agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas trgadi kelam itu.
Lantas apa kata Haedar saat ditanya perlukah Ketum PSSI segera meletakkan jabatannya atas kejadian itu?
"Nah itu nurani yang paling menentukan, tapi poin pentingnya adalah tanggung jawab," kata Haedar di Yogyakarta 6 Oktober 2022.
Tragedi yang terjadi pasca laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya itu, dinilai PP Muhammadiyah tak hanya tragedi nasional namun tragedi dunia.
Terkait adanya dugaan kuat sistem pengamanan pertandingan dan penggunaan gas air mata yang tak sesuai prosedur, Haedar mengatakan pemerintah melalui aparat perlu membeberkan hasil investigasi secara objektif, terbuka dan transparan kepada publik.
"Jangan sampai ada usaha untuk menutupi apapun temuan kejadian itu, katena publik baik Indonesia maupun dunia memerlukan informasi itu sebagai pembelajaran," kata Haedar.
"Lebih baik kita terbuka jika salah dan mengakui kesalahan itu daripada tragedi besar ini kita tutupi," kata Haedar.
Haedar pun menyorot, pasca tragedi Kanjuruhan ini, dunia sepak bola Indonesia perlu ditata ulang lebih baik.
"Terutama penataan regulasinya, agar sepakbola tidak sekedar menjadi industri," kata dia.
Di negara maju, Haedar melanjutkan, industri sepakbola tampak menjanjikan. "Tetapi regulasi sepakbola di negara maju juga tertata begitu rupa, sampai detail," kata dia.
Penataan sepakbola di negara maju yang sudah sedemikian rapi saja, kata Haedar, masih tetap menyisakan persoalan. Misalnya masih ada rasisme terjadi antar pemain.
"Tetapi hukuman pada rasisme itu sangat berat di sana," kata dia.
Dari tragedi Kanjuruhan, kata Haedar, bukan saja sepakbola yang perlu dibenahi pemerintah. Namun kehidupan soal kemasyarakatan secara keseluruhan.
"Di Indonesia untuk persoalan safety keamanan masih kurang," kata dia. Ia mencontohkan ruang bermain anak yang asal ada namun tak jarang infrastrukturnya justru berpotensi membahayakan keselamatan anak. (Var/Yan)
Post a Comment