Bersama WSC dan WTO, BSN Gelar International Standards Summit 2022

warta jogja October 14, 2022 0

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad

WARTAJOGJA.ID : Dalam dua tahun terakhir, pandemi global telah mempengaruhi setiap aspek hidup masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perdagangan internasional. 

Melalui keketuaan Indonesia dalam G20 2022, Indonesia mengajak para pemimpin dunia untuk saling bahu-membahu, guna pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian kegiatan Presidensi G20 di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama World Standard Cooperation (WSC) yang terdiri dari International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for Standardization (ISO), dan International Telecommunication Union (ITU); serta partisipasi dari World Trade Organization (WTO) -organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara- akan menyelenggarakan International Standards Summit 2022 di Bali pada 20 Oktober 2022.

International Standards Summit 2022 mengangkat ketiga topik yang menjadi fokus isu G20 Summit, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, serta transisi energi berkelanjutan, dengan menambahkan satu topik tentang net zero dan sustainable development goals (SDGs).

“Pertemuan ini bertujuan untuk mengajak para pemimpin dunia meraih tujuan pemulihan global melalui penyusunan kebijakan yang mengacu pada standar internasional, jelas Kepala BSN, Kukuh S. Achmad di Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Kukuh menuturkan, menjadi tuan rumah International Standards Summit 2022 tersebut sangat penting artinya bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan standar untuk perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing dunia usaha. Apalagi, acara ini akan dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota G20 serta pemangku kepentingan bidang standardisasi di Indonesia.

“Acara ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kepada dunia internasional terkait komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan standar untuk memfasilitasi penyusunan regulasi baik dalam rangka perlindungan masyarakat maupun untuk meningkatkan daya saing dunia usaha,” kata Kukuh.

*Kontribusi BSN dalam Isu Prioritas G20*

Dalam kesempatan ini, Kukuh menyatakan bahwa dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) BSN juga mempertimbangkan untuk mengadopsi standar internasional. “Pengembangan SNI di Indonesia menggunakan 2 metode, yakni metode pengembangan sendiri dan metode adopsi standar internasional,” terang Kukuh.

Berdasarkan data di website BSN, hingga bulan Juni 2022, BSN telah menetapkan 11.647 SNI, dan 2.066 diantaranya merupakan SNI yang dikembangkan melalui metode adopsi identik dari standar internasional.

Dari jumlah SNI yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 1.047 SNI terkait bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Diantaranya adalah SNI 8914:2020 Tekstil – SNI Masker dari Kain; SNI EN 14683:2019+AC:2019 Masker Medis – Persyaratan dan metode uji; serta SNI ISO 22609:2004 Pakaian pelindung terhadap agen infeksi – Masker Medis – Metode uji ketahanan terhadap penetrasi oleh darah sintetis (volume tetap, diproyeksikan secara horizontal) (ISO 22609:2004, IDT, Eng). Ketiga SNI tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19. “Ini merupakan bukti bahwa standar dapat mendukung suatu kebijakan pemerintah menjadi suatu tindakan nyata,” tegas Kukuh.

Selain itu, BSN juga telah menetapkan 610 SNI terkait elektronik, teknologi informasi dan komunikasi; 82 SNI yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan; serta 804 SNI terkait SDGs. 

“Berbicara tentang energi baru terbarukan dan Net Zero, tentu tidak lepas dari pengembangan kendaraan listrik. Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, BSN juga telah menetapkan 34 SNI terkait kendaraan listrik,” tambah Kukuh. 

“Standar merupakan tools yang tepat untuk mendorong pemulihan global. Sudah saatnya kita dapat memanfaatkan standar untuk mengambil tindakan nyata,” pungkas Kukuh. (Cak/Rls)