Wisatawan Malioboro Beli Oleh Oleh Berjamur, DPRD DIY Desak Pemda Lakukan Pengawasan dan Pembinaan Intensif
 |
| Anggota Komisi B DPRD DIY Nurcholis Suharman |
WARTAJOGJA.ID: Lini massa media sosial Yogyakarta dua hari belakangan ini ramai membahas uneg uneg wisatawan yang kecewa karena mendapat oleh-oleh dengan kondisi tak layak saat ia berbelanja di pusat kaki lima Malioboro akhir pekan ini.
Unggahan yang diposting wisatawan pada Sabtu (19/3) di media sosial Info Cegatan Jogja itu menyoroti kudapan jenis Wingko Babad yang dibelinya di kawasan bernama Teras Malioboro ternyata sudah berjamur.
Anggota Komisi B DPRD DIY Nurcholis Suharman prihatin dengan viralnya kasus itu.
Politisi Partai Golkar itu menilai kasus di Teras Malioboro ini menjadi sebuah ironi dan mustinya segera disikapi pemerintah.
"Kita di satu sisi dalam upaya pemulihan ekonomi butuh peningkatan produktivitas dari sektor wisata, namun di sisi lain dari kasus seperti ini, wisatawan yang sudah percaya justru mendapatkan produk tak layak," kata Nurcholis Minggu (20/3).
Nurcholis pun mendorong Pemda DIY khususnya OPD terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMKM segera bergerak.
"Kami minta dinas terkait untuk bisa mengawasi lebih ketat produk produk yang dijual di kawasan Malioboro, khususnya dari kalangan pedagang kaki lima," kata Nurcholis.
"Ingat, Malioboro itu seperti etalasenya UMKM Jogja, seharusnya jangan sampai kejadian seperti ini terjadi dan sampai terulang," kata Nurcholis lagi.
Nurcholis menuturkan, Malioboro sebagai jantung wisata Yogya sudah sempat terpuruk cukup parah di masa pandemi Covid-19 hingga nyaris tak ada wisatawan datang karena pembatasan mobilitas. Jangan sampai kasus seperti ini mencoreng lagi sektor wisata yang sedang bergerak pulih.
"Jangan biarkan masa pemulihan ini membuat semua harus dimulai dari nol lagi," kata dia.
Ia menyarankan ada semacam tim quality control dan pendampingan bagi UMKM lebih intens. Agar peristiwa semacam ini tak terulang.
Nurcholis menambahkan pengawasan produk ini harus menjadi perhatian. Terutama melalui ijin ijin yang berlaku.
"Terlebih sekarang sistem pemasaran sudah begitu maju, baik online maupun offline, harus ada lembaga yang melakukan pengawasan produk UMKM ini secara intens," kata Nurcholis.
Menurut Nurcholis, soal perlu tidaknya sanksi untuk menjaga kualitas produk agar tak dipermainkan UMKM yang tak patuh aturan main, perlu melihat regulasi yang ada.
"Kalau dalam regulasinya memuat sanksi itu, ya harus ditegakkan, tapi yang terpenting sekarang edukasi ke UMKM ini dijalankan dulu," kata dia.
Kegiatan UMKM di Yogya sebenarnya selama ini juga bisa ditampung di aplikasi Sibakul yang dikembangkan pemerintah DIY.
"Sibakul ini menjadi semacam quality control juga, baik dari OPD maupun paguyuban UMKM," kata dia.
Sebelumnya, dalam unggahan soal Wingko Babad Berjamur yang viral di medsos Info Cegatan Jogja itu, wisatawan mengeluh.
"Sekedar memberi saran kepada pedagang oleh-oleh di Teras Malioboro, dari pengalaman saya kemarin wisata ke Jogja saya beli wingko sampai sembilan tas. Dari beberapa pedagang saat ditanya wingkonya masih fresh, nyatanya waktu saya buka semuanya jamuran," kata akun wisatawan itu.
Padahal, kata wisatawan itu, ia tak hanya membeli wingko itu dari satu pedagang. Tapi dari beberpa pedagang sekaligus.
"Mohon ibu-ibu pedagang sering-sering cek dagangannya, kalau memang sudah lama jangan bilang masih baru dan fresh, dan untuk pembuat wingkonya tolong diberi tanggal kadaluarsa, jangan dikosongin biar pedagang dan pembeli bisa saling cek," kata wisatawan itu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi mengatakan pihaknya akan melakukan pembinaan pada para pedagang, termasuk memberikan sanksi jika mereka mengulangi perbuatan yang sama.
"Dalam kejadian ini, paguyuban dari tenant tersebut sudah melakukan teguran dan evaluasi," kata Sri.
Sri mengatakan Pemda DIY juga tak akan berdiam diri dengan kondisi itu dan telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut.
"Selain perlu sosialisasi berjualan yang amanah dan baraqah, kami akan minta pedagang menyepakati sanksi sosial perupa pemasangan stiker bagi yang melanggar jika di perlukan," kata dia.
Dinas pun akan menurunkan petugas lebih intens untuk melakukan inspeksi terhadap produk yg diperdagangkan.
"Baik makanan kemasan, makanan olahan, pakaian, perlu check mutu dan standar," kata Sri. (Cak/Rls)
Post a Comment