Politisi Demokrat Yogya Ahmad Mufaris: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode Kemunduran Demokrasi

warta jogja March 17, 2022 0

Ahmad Mufaris, politisi Partai Demokrat Kota Yogyakarta yang juga anggota DPRD Kota Yogyakarta

WARTAJOGJA.ID : Makin menghangatnya wacana penundaan pemilu 2024 yang dibarengi wacana presiden 3 periode belakangan makin mendapat sorotan tajam berbagai kalangan.

Tak hanya kalangan akademisi dan aktivis, kalangan politisi di daerah turut menyoroti dan menolak wacana itu.

"Upaya upaya penundaan pemilu 2024 dan juga wacana presiden 3 periode itu sebagai bentuk satu kemunduran demokrasi dan munculnya otokrasi atau oligarki," kata Ahmad Mufaris, politisi Partai Demokrat Kota Yogyakarta Kamis (17/3).

Ahmad Mufaris yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta itu menyatakan meski masih wacana, penundaan pemilu wajib ditentang. Ia menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden seakan mengangkangi demokrasi demi kepentingan segelintir orang.

“ Jadi seakan-akan semudah itu konstitusi atau janji pembatasan kekuasaan ini yang maksimal 10 tahun atau 2 periode itu disiasati kepentingan yang seakan-akan dibuat-buat," kata dia.

Mufaris menambahkan, dilihat dari aspek hukum, penundaan pemilu mengingkari UUD 1945. Dalam Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa ketika presiden tidak bisa menjalankan perannya dengan baik maka bisa digantikan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan.

“Maka tidak lantas ada justifikasi misalnya tadi karena pemulihan ekonomi,pembangunan-pembangunan yang tertunda, atau karena Covid-19,” ungkap Mufaris.

Mufaris pun mempertanyakan pernyataan sejumlah elite yang mengklaim menyuarakan wacana ini karena aspirasi publik. Ia mempertanyakan, publik mana yang mereka dengar aspirasinya.

Mufaris heran dengan alasan penundaan pemilu yang bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi. Menurutnya, alasan ini hanya dibuat-buat demi kepentingan mereka mencapai oligarki politik dan ekonomi.

"Penundaan Pemilu 2024 dengan alasan apapun mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasinya," kata dia.

Menurutnya, hal yang dikhawatirkan saat ini adalah kemunduran demokrasi dan kembali terjebak pada rezim otoriter. 

"Kami khawatir, asumsi demikian semakin menempel pada rezim pemerintahan saat ini jika wacana itu direalisasikan," kata dia.

Berdasarkan survei Voxpol Center Research and Consulting pada Juli 2021, mayoritas responden atau 73,3% menyatakan tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang. Dari jumlah itu, sebesar 34,4% menyebut perpanjangan jabatan presiden mengakibatkan kemunduran demokrasi. (Cak/Rls)