Sultan HB X Siapkan Opsi Penyekatan Jika Kasus Covid-19 Tak Terbendung
WARTAJOGJA.ID : Gugus Tugas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus melaporkan perkembangan kasus harian yang semakin meninggi sepekan terakhir.
Pada Jumat 18 Februari 2022, kasus baru harian tercatat sedikitnya 1.633 kasus dengan total kasus aktif mencapai 11.526 kasus.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mulai mewacanakan opsi penyekatan perbatasan di DIY jika kasus terus mengalami kenaikan tak terkendali.
"Kalau naik terus kasusnya, untuk mengurangi (mobilitas) ya harus sekat (perbatasan), tidak ada pilihan," kata Sultan di Yogyakarta, Jumat 18 Februari 2022.
Sultan berharap jika opsi penyekatan perbatasan dilakukan, maka warga bisa memakluminya dan tidak mengeluh. Sebab, berdasarkan informasi pemerintah pusat, saat ini sejumlah daerah di luar DIY justru sudah melewati masa puncak penularan Covid-19 khususnya varian Omicron.
"DKI Jakarta sudah peak (masa puncak covid-19), tapi DIY masih begini (belum memasuki masa puncak penularan)," kata Sultan.
Dalam rapat koordinasi dengan terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali Kamis malam yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sultan telah melaporkan sejumlah perkembangan.
Sultan menuturkan, dengan kenaikan Omicron ada momentum di mana pada akhir minggu-minggu ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menurun. Khususnya wisatawan dari Jakarta dan Bandung.
"Tetapi jumlah wisatawan dari Jawa Timur bertambah," kata dia.
Sultan menuturkan telah berupaya mengatasi peningkatan kasus harian.
Di mana Pemda DIY mengaktifkan kembali shelter-shelter yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan.
"Ada 529 pasien aktif yang ada di shelter saat ini semuanya difasilitasi oleh Pemda DIY sehingga di daerah-daerah seperti Bantul, Kulon Progo, dan kelurahan-kelurahan semua relatif masih kosong meskipun sudah dipersiapkan," kata dia.
Selain mengaktifkan kembali seluruh shelter yang ada, Pemerintah DIY telah berkoordinasi lebih jauh dengan pihak terkait agar ekonomi tetap terjaga. Misalnya seperti dengan pihak pariwisata, pemerintah mendesak agar penerapan protokol kesehatan dan masker terus dilaksanakan.
“Saya kira hal-hal seperti ini memang perlu kita gaungkan bagaimana protokol kesehatan dan pakai masker ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semuanya,” kata Sultan.
Luhut dalam rapat itu mengatakan gubernur, walikota, dan bupati bersama TNI dan Polri menyesuaikan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat.
"Penegakan protokol kesehatan lebih diutamakan dibandingkan pembubaran suatu kegiatan agar rem terhadap ekonomi tidak perlu diinjak terlalu dalam," kata dia. (Cak/Rls)
Post a Comment