Mencari Titik Temu Prosedur dan Substansi Demokrasi
 |
| Fisipol UGM-MPR RI gelar seminar bertajuk Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila, kamis (30/1) di Ballroom Novotel Suites Yogyakarta |
WARTAJOGJA.ID: Pengamat Politik UGM, Dr Abdul Gaffar Karim, mengatakan demokrasi Indonesia saat ini tengah berupaya mencari titik temu antara prosedur dan substansi demokrasi.
Namun, demokrasi yang dijalankan saat ini menitikberatkan pada penyeragaman melalui mekanisme politik elektoral.
Padahal, politik elektoral tidak sepenuhnya perlu diseragamkan di seluruh daerah di Indonesia. Ia mencontohkan demokrasi asimetris yang ada di DIY, DKI, dan Aceh.
“Ada praktek baik di daerah lainnya. Kita selama ini berambisi pada penyeragaman,” ujarnya dalam seminar yang bertajuk Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila, kamis (30/1) di Ballroom Novotel Suites Yogyakarta.
Di samping itu, Gaffar juga menyoroti belakangan ini makin lemahnya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi yang masih sering disalah artikan atau dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Menurut pandangannya, semua warga negara dalam sebuah komunitas politik berhak untuk berpartisipasi dan didengarkan suaranya “Tidak ada alasan yang demo itu harus memberikan solusi. Sebab, yang mencari solusi adalah pemerintah yang sudah digaji,” katanya.
Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Dr Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Abdul Gaffar Karim, Dosen Sosiologi UGM, Dr. Dodi Ambardi, Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Dr. Diah Kusumaningrum, Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, mengatakan penguatan ideologi Pancasila sangat diperlukan di tengah perkembangan arus informasi yang begitu masif yang bisa memunculkan dampak negatif berupa paham liberalisme, individualisme, eksklusivisme, kekerasan dan anti keragaman.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan ideologi Pancasila agar demokrasi yang sudah disepakati dan dijalankan ini tidak kehilangan tujuan dan arahnya. “Kita harus berpijak pada akar dan kepribadian bangsa kita agar konsolidasi demokrasi bisa dicapai,” ujarnya.
Dekan Fisipol UGM, Wawan Masudi, Ph.D., mengatakan sejak pasca era reformasi pelaksanaan demokrasi sudah melalui perkembangan yang cukup pesat. Namun, sistem elektoral sudah disepakati bersama sebagai mekanisme dalam memilih pemimpin.
“Meski dengan dengan berbagai macam problematikanya, politik elektoral sudah mencapai tahap konsolidasi,” paparnya.
Yang tidak perlu dilupakan menurut Wawan adalah tujuan berdemokrasi adalah mencapai kesejahteraan. “Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan penerima kesejahteraan,” ujarnya.
Adapun Dr. Diah Kusumaningrum menyampaikan ciri negara yang demokratis itu dimana setiap warga masyarakat sudah saling memanusiakan, melindungi yang lemah, dan bisa berkonflik secara nirkekerasan.
“Bahkan setiap warga pun juga harus siap kecewa,” ujarnya.
Peserta seminar merupakan representasi dari birokrat dan politisi nasional, politisi lokal, mahasiswa, LSM, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, masyarakat umum, akademisi dan perwakilan media.
Tujuan dilaksanakan Seminar ini, Pertama, untuk menginterpretasikan kembali makna dan implementasi demokrasi berdasarkan Pancasila, serta bagaimana relevansi Pancasila dalam praktek politik prosedural dan substansial, relasinya dengan praktek citizenship (kewargaan) di Indonesia serta bagaimana Pancasila dalam menghadapi tuntutan perubahan jaman dalam konteks the future of democracy.
Seminar ini juga untuk meningkatkan pengetahuan/wawasan akan perkembangan demokrasi dan tantangan kekiniannya di Indonesia. Ketiga, menggali nilai-nilai Pancasila dan mempraktekkan kembali nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu warga negara, anggota masyarakat/komunitas dan penyelenggara negara. (Cak/Rls)
Post a Comment