Moeldoko Gandeng Yusril, Demokrat : Kami Berkoalisi dengan Rakyat !
 |
Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Demokrat) |
WARTAJOGJA.ID: Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan siaran pers terkait koalisi partai Demokrat dengan rakyat dan Moeldoko dengan kuasa hukumnya Yusril.
Melihat hal ini kata Herzaki maka pihaknya merasa perlu mengatakan beberapa alasan kepada wartawan meski di hari Minggu, 3 Oktober 2021.
"Mengapa kami perlu melakukan Konferensi Pers pada hari Minggu ini, yang normanya adalah hari libur. Pertama, sebagaimana rekan-rekan wartawan yang tidak mengenal istilah hari libur, kami di partai politik ini juga, dalam melakukan tugas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, tidak mengenal istilah hari libur," ucap Herzaky dalam siaran pers Senin, 4 Oktober 2021.
Kedua, kata Herzaky, pihaknya memandang ulah KSP Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril, bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tetapi juga kepada Rakyat Indonesia, akhir-akhir ini.
Lebih lanjut Herzaky mengatakan sudah sangat keterlaluan melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik.
"Hanya karena Jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena Profesor Hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Kami katakan tegas: Rakyat Indonesia Tidak Bodoh. Kader Demokrat Tidak Bodoh. Kami Semua Tidak Bodoh. #LawanUpayaPembodohan," ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya perlu melakukan perlawanan terhadap mereka, yang menggunakan Pangkat, Jabatan, dan Gelar Akademiknya, untuk membodohi publik.
"Kemarin, Proxy KSP Moeldoko bernama Hasyim dan Ayu melakukan konpers. Konpers yang telah dirapatkan malam sebelumnya di Jalan Lembang. Sebuah Rumah Dinas milik Angkatan Darat yang masih dikuasai oleh KSP Moeldoko," ujarnya.
Menurutnya, kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu, dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat.
"Yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah. Darah prajurit itu loyal dan setia. Sedangkan pengkhianatan dan pemberontakan, tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit," ujar Herzaky.
"Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama para Pengurus DPP Partai Demokrat, tolong diingat, Hanya Ada Satu Kepengurusan Partai Demokrat, yang sah dan diakui Pemerintah, Tidak Ada Dualisme, maka Kami akan menjelaskan sebagai berikut," katanya. (Cak/Rls)
Post a Comment