Pimpin DPD KSPSI DIY 2021-2026, Ruswadi Siapkan Ini
WARTAJOGJA.ID: Ruswadi berhasil terpilih memimpin organisasi DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk masa bakti 2021-2026.
Hasil itu diperoleh melalui Konferensi Daerah (Konferda) DPD KSPSI DIY yang berlangsung Minggu (26/9/2021) di Abadi Hotel Jogja Jalan Pasar Kembang, Yogyakarta.
Konferda yang juga dihadiri GBHP Prabukusumo (Gusti Prabu) kali ini selain membahas kepengurusan DPD KSPSI DIY, juga menyusun program-program ke depan. Ini penting karena perekonomian di DIY belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Konsekuensinya, tugas Ketua DPD KSPSI DIY makin berat.
“Kita perlu bersinergi untuk memecahkan banyak masalah. Banyak perusahaan yang mengurangi jam kerja otomatis mengurangi pendapatan. Harapan kita kebijakan PPKM segera diakhiri agar bisa keluar dari impitan ekonomi,” ungkap Ruswadi.
Didampingi Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PD FSP RTMM) DIY, Waljid Budi Lestarianto serta Sumarto selaku MPO DPD KSPSI DIY, Ruswadi juga memohon Pemda DIY serta kabupaten/kota untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan pekerja dan buruh serta guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) yang juga tergabung dalam organisasi ini.
Waljid menambahkan, masih banyak pekerja yang dirumahkan sebagai dampak dari kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. “Baru turun level perusahaan sudah berproduksi 50 persen itu pun diawasi ketat. Padahal sektor manufaktur tidak bisa dikerjakan di rumah,” ungkapnya.
Persoalannya, khusus sektor tekstil, sandang dan kulit terkendala membanjirkan produk asing sehingga terjadi penumpukan produk dalam negeri. Sedangkan sektor rokok terganjal rencana kenaikan cukai.
Begitu pula pada sektor pariwisata, masih banyak pekerja dirumahkan dengan upah 25 persen bahkan ada yang tidak menerima upah sama sekali. “Itu semua berdampak kepada pekerja,” ungkapnya.
Diharapkan pengurus baru KSPSI DIY dua atau tiga bulan ke depan sudah mulai membahas UMK 2022 supaya keputusan pengupahan dari pemerintah tidak menjadi kabar buruk bagi pekerja. “Upah minimum provinsi (UMP) DIY terendah, kita berharap tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Sumarto sepakat pemerintah harus memikirkan nasib pekerja dan buruh. “Harapan kita perpanjangan PPKM ini yang terakhir. Kita sudah sangat terpuruk,” ungkapnya.
Selain itu, juga perlu dilakukan lagi pembahasan mengenai hak pensiun pekerja seperti halnya ASN (Aparatur Sipil Negara). Yang terjadi hingga saat ini apabila ada pekerja memasuki purnatugas menjadi orang miskin baru karena tidak ada lagi penghasilan atau gaji dari perusahaan.
Sebelum pandemi, sambung Waljid, anggota KSPSI DIY ini selama lima tahun terakhir sejumlah 95 ribu orang. Berdasarkan verifikasi riil saat ini terdata 27.150 anggota. Terjadi penurunan.
“Fakta seperti itu. Apalagi PPKM dan regulasi tidak berpihak ke kami, habis kami. Padat karya masih jadi solusi tenaga kerja. Kita berharap ke depan pemerintah tidak hanya membuat undang-undang tanpa perlindungan pekerja sektor padat karya,” kata Waljid.
Gusti Prabu mengakui memang tidak mudah menjadi pengurus serikat pekerja karena posisi berada di tengah-tengah antara perusahaan, pekerja dan pemerintah. Mereka juga dituntut konsentrasi penuh dan punya inovasi serta betul-betul mengelola organisasi dengan baik. (Cak/Rls)
Post a Comment