Modal Gawai dan Media Sosial, Cara Baru Berdemokrasi
Kota Semarang - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar webinar literasi digital untuk masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan tema diskusi "Bangun Demokrasi di Media digital", Selasa (14/9/3021). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Literasi Digital: Indonesia Makin Cakap Digital yang bertujuan meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
Dipandu oleh moderator Triwi Dyatmoko (entertainer) diskusi virtual diisi oleh empat narasumber: Rita Gani (Mafindo), Danie Budi Tjahyono (anggota Komisi D DPRD Jateng), Tri Yuningsih (dosen Universitas Diponegoro), dan M. Aziz Nasution (Pimred Channel9.id). Selain itu, hadir seorang penulis Suci Patia sebagai key opinion leader. Masing-masing narasumber menyampaikan materi diskusi dari sudut pandang empat pilar literasi digital yang meliputi digital skill, digital safety, digital ethics, dan digital culture.
Mengawali paparan, Rita Gani menjelaskan, demokrasi secara umum dipahami sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Aspek-aspeknya meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi, penyaluran kehendak rakyat, dan prinsip ideologi.
Indeks demokrasi di Indonesia juga tercatat meningkat pada tahun 2019 yang mencapai 74,92 persen, atau naik 2,53 persen dibanding pada tahun 2018. Dan di era digital saat ini media sosial kerap menjadi saluran pilihan masyarakat dalam berdemokrasi.
"Kehidupan demokrasi digital berhadapan dengan berbagai ancaman mulai dari hoaks, radikalisme, ekstremisme, terorisme, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Oleh sebab itu, demokrasi di ruang digital perlu diiringi dengan literasi digital agar tidak terjerumus ke dalam ancaman tersebut," jelas Rita Gani yang juga dosen di Unisba, kepada ratusan peserta webinar.
Dalam mengantisipasi ancaman itu, lanjut Rita, perlu keamanan digital. Yakni, proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Keamanan digital tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
"Aman bermedia digital dimulai dari mengamankan perangkat digital dan identitas digital yang di dalamnya terdapat password dan data pribadi yang sifatnya rahasia seperti data kesehatan, biometrik, keuangan dan lain sebagainya," jelas Rita.
Kaitannya dengan keamanan digital, pengguna perlu mewaspadai bentuk-bentuk penipuan digital serta paham bahwa jejak digital dapat dimanfaatkan oknum untuk berbuat jahat. Begitu juga memahami keamanan digital bagi anak agar berhati-hati dalam berekspresi di ruang digital.
"Keamanan privasi perlu dibentengi dengan password yang kuat dan diganti secara berkala. Berhati-hati beraktivitas digital saat menggunakan jaringan publik serta mawas terhadap informasi atau pesan yang mencurigakan," tutupnya.
Dari perspektif berbeda, Danie Budi Tjahyono menjelaskan, salah satu manfaat media digital yang digunakan sebagai sarana demokrasi adalah. untuk kampanye politik. Ide ini muncul dan banyak dianut utamanya pada masa pemilu kepala daerah (pilkada) di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"Dengan modal laptop, menggunakan platform medsos dan aplikasi Tinder untuk berkampanye," ungkap Danie.
Kreativitas tersebut menunjukkan bahwa saat ini masyarakat perlu membuka diri dalam memahami perkembangan teknologi. Namun, tetap harus memilah dan memilih hal-hal baik dan bermanfaat dalam mengeksplorasi segala macam hal yang bisa diperoleh dari media digital.
Memilah dan memilih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media digital merupakan satu hal untuk meninggalkan jejak digital yang positif. Ia mencontohkan, seorang narasumber dalam suatu podcast mengumbar ungkapan yang tidak pantas, hingga dibanjiri komentar negatif oleh warganet.
"Ketika ada orang yang melakukan hal tidak pantas di masa sekarang, rasa malu yang ditanggungnya masih terasa hingga di kemudian hari. Ini menunjukkan kalau rekam jejak digital bisa 'jahat' kalau tidak dikelola dengan baik," jelas Danie.
Selain itu, lanjut Danie, warga digital harus punya kontrol terhadap apa yang akan dilakukan, karena semua itu memiliki konsekuensi yang akan ditanggung. (*)
Post a Comment