Transformasi Digital Bawa Perubahan Layanan Publik di Pemalang
Pemalang - Pemerintah Indonesia secara bertahap tengah mengadopsi pelayanan publik menggunakan teknologi digital secara online. Kebijakan ini tak lain untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam mendapatkan pelayanan yang diinginkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat mengisi forum webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk masyarakat Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (13/7/2021). Literasi digital merupakan program nasional Presiden Joko Widodo untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi dan memiliki kecakapan digital.
Literasi digital memiliki empat pilar esensial yang ditanamkan kepada masyarakat untuk meraih kecakapan digital. Yakni, bagaimana berbudaya digital yang baik (digital culture), kecakapan digital (digital skill), keamanan bermedia digital (digital safety), serta bermedia digital yang etis (digital ethics).
Mansur Hidayat dalam paparannya mengatakan, berkaitan dengan pelayanan publik transformasi digital memberikan kemudahan, memberikan transparansi kepada masyarakat, lebih akuntabel dan memberikan akses cepat.
"Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik, ini akan memudahkan kita dalam pekerjaan baik oleh ASN sebagai pelayan publik dan masyarakat. Misalnya layanan Dukcapil di Pemalang yang sudah diintegrasikan dengan teknologi digital, ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor layanan," jelas Mansur kepada ratusan peserta webinar.
Salah satu program Kabupaten Pemalang, lanjut Wabup Mansur, adalah membangun desa digital. Ia menilai rencana ini merupakan langkah yang tepat dalam mengikuti perkembangan transformasi digital, sebab mau tidak mau dengan peralihan layanan publik menggunakan media digital masyarakat juga dituntut untuk cakap digital.
"Salah satunya pemanfaatan media sosial desa. Ruang interaksi publik ini memberikan akses cepat dalam merespons masyarakat. Namun untuk saat ini di Pemalang belum maksimal. Untuk menjalankan media sosial sebagai interaksi kepada masyarakat diperlukan admin yang aktif. Sehingga pelayanan terhadap publik dan pemasaran potensi desa lebih optimal," jelasnya.
Kultur budaya digital ini harus diterapkan dengan inovatif, aspiratif, dan informatif melalui pemanfaatan platform digital. Melalui Whatsapp untuk peningkatan pelayanan, Twitter untuk handling komplain, Youtube untuk publikasi kegiatan dan promosi, Facebook untuk publikasi kegiatan desa, dan Instagram untuk promosi wisata desa.
Sementara itu, pemateri lain dari kegiatan ini, Tomy Widiyatno, menjelaskan: untuk mengadaptasikan teknologi digital dengan pelayanan publik dibutuhkan pendekatan komputasional dalam menyusun dan menentukan solusi suatu permasalahan menggunakan komputer atau perangkat lain.
"Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Melakukan representasi data melalui abstraksi, melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Melakukan identifikasi, menganalisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah dan sumber daya secara efektif dan efisien. Serta mampu menggeneralisasi berbagai solusi masalah yang berbeda," urai Tomy.
Secara sederhana, dalam mengelola pelayanan publik pemerintah mampu mengorganisasi masalah, menganalisis data-datanya, kemudian diklasifikasikan untuk membuat solusi yang tepat guna. Dengan sistem ini, pelayanan kepada publik dapat dilakukan secara lebih efektif.
Adapun pemateri lain pada diskusi virtual ini adalah Saeroni (ketua LPPM UNU Yogyakarta), Nuzran Joher (anggota komisi kajian ketatanegaraan MPR RI), dan key opinion leader Juliet Georgiana (entertainer). (*)
Post a Comment