Anggota DPRD Kota Yogya Rifki Listianto Desak Atasi Kebijakan Atasi Isolasi Mandiri
 |
| Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto SSi (ist) |
WARTAJOGJA.ID: Pandemi Covid-19 masih belum mau berakhir. Angka warga yang terpapar akhir-akhir ini semakin tinggi secara signifikan.
Fenomena ini pun sering disebut 'second wave' atau gelombang kedua pandemi. Semakin banyaknya warga yang isolasi mandiri juga memunculkan persoalan pelik di lapangan.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto SSi pun mendesak agar segera diterbitkan kebijakan guna mengatasi persoalan isolasi mandiri yang dialami warga.
"Banyak warga yang tidak tertangani secara baik dan mengakibat hal yang tidak kita inginkan yaitu kematian, naudzubillah min dzalik. Secara prosedur warga yang isolasi mandiri dalam pantauan puskesmas di wilayahnya. Akan tetapi dengan meledaknya kasus Covid-19 ini kami sangat sadar keterbatasan-keterbatasan tersebut yang menyebabkan adanya masalah di lapangan," urainya.
Warga yang terkonfirmasi positif tidak bergejala atau bergejala ringan hingga sedang harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Seharusnya mendapatkan pemantauan dari puskesmas. Akan tetapi karena banyaknya warga yang isolasi mandiri sementara tenaga medis puskesmas terbatas sehingga banyak yang lepas dari pantauan.
Belum lagi bantuan permakanan yang terlambat atau bahkan tidak tersentuh. Prosedur pencairan juga cukup panjang dan dinas terkait dinilai kurang responsif. Di samping itu sarana dan prasarana para relawan untuk mengevakuasi warga isolasi mandiri untuk dirawat di rumah sakit sangat terbatas.
Atas persoalan tersebut Rifki mengusulkan jika tenaga medis puskesmas terbatas, pantauan warga yang isolasi mandiri bisa dikerjasamakan dengan relawan atau satgas di wilayah. Hal itu perlu ada instruksi dari Dinas Kesehatan agar semua puskesmas menjalankan.
"Kalau untuk bantuan yang sering terlambat, salah satu penyebabnya ialah birokasi. Prosedur untuk pelaporan harus dipangkas. Dinas terkait harus lebih responsif tidak saling lempar tanggung jawab dengan alasan kekurangan tenaga. Dan jika anggaran masih dirasa kurang untuk mengcover ledakan kasus ini harus dilakukan refocusing lagi dan terobosan inovasi kebijakan," urainya.
Di samping itu perlu ada ketersediaan APD berstandar Covid-19 bagi relawan dari unsur masyarakat. Hal itu bisa diakomodir oleh dinas maupun BPBD Kota Yogya. Kemudian perlu ada regulasi terkait pemanfaatan armada ambulan di setiap kemantren untuk membackup penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh para relawan.
"Kami juga harus berterimakasih kepada elemen-elemen masyarakat yang telah bahu membahu tidak kenal lelah dalam penanggulangan Covid-19 ini baik secara materiil maupun non materiil. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Aamiin," ujar Rifki. (Cak/Rls)
Post a Comment