Panggil Semua Bupati, Sultan HB X Jelaskan Batal Terapkan Lockdown di Yogyakarta
 |
| Sultan HB X didampingi para bupati dan walikota usai pertemuan di Kepatihan Yogya Senin (21/6) |
Hal ini diungkap Raja Keraton Yogyakarta tersebut pasca memanggil seluruh bupati/walikota serta pihak rumah sakit se- DIY untuk mengelar rapat di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta Senin 21 Juni 2021.
“Tak ada kalimat lockdown,” ujar Sultan didampingi para bupati dan walikota usai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu.
Sultan membantah, alasannya tidak jadi menempuh lockdown karena ada tekanan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat hanya menekankan bagaimana (dalam upaya menekan penularan kasus Covid-19 ) tetap menjaga keseimbangan antara sektor ekonomi dan kesehatan, bukan lockdown,” ujar Sultan
Sultan menghitung dampak buruk jika pemerintah daerah benar-benar harus melakukan lockdown. Saat lockdown, ujar dia, seluruh kegiatan masyarakat harus berhenti total. Yang diijinkan beroperasi hanya apotek dan supermarket.
Ketika semua aktivitas masyarakat dihentikan, maka konsekuensinya pemerintah yang harus menyiapkan biaya untuk menghidupi kebutuhan harian masyarakat.
“Aku ora kuat nak dikon ngragati urip wong sak Yogya (Saya tidak akan kuat kalau diminta membiayai biaya hidup masyarakat se Yogya),” ujar Sultan.
Dengan dibatalkannya lockdwon, Sultan menuturkan akan menempuh pembatasan mobilitas masyarakat lebih kencang di masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang akan berlangsung hingga 28 Juni nanti.
Selain itu, dengan naikknya kasus saat ini, Sultan mewanti-wakti agar pasokan oksigen ke rumah sakit di DIY juga tidak terkendala karena pabrik penyedia oksigen hanya ada dua di Jawa Tengah.
“Jangan sampai oksigen langka,” kata dia.
Sultan juga menginstruksikan seluruh bupati/walikota segera memonitor keberadaan satuan tugas Covid-19 di seluruh keluarahan. Karena hingga saat ini belum semua kelurahan di DIY membentuk Satgas Covid-19 yang bisa mengontrol mobilitas di wilayahnya.
Pakar Epidemologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Riris Andono Ahmad menyarankan agar Pemerintah DIY melakukan pembatasan mobilitas warga selama dua kali waktu infeksius.
Hal itu untuk menekan angka kasus penularan Covid-19 di DIY, mengingat sepekan terakhir angka penularan Covid di DIY melonjak tajam.
"Peningkatan kasus Covid-19 DIY terkait mobilitas yang tinggi, cara untuk mengendalikan penularan hanya dengan menekan mobilitas itu," katanya.
Riris mencontohkan ada beberapa negara yang sukses menurunkan kasus Covid-19 dengan cara menghentikan mobilitas seperti Vietnam dan New Zealand.
"Di berbagai tempat itu terbukti Vietnam dan New Zealand begitu ada peningkatan langsung menghentikan mobilitas. Entah lockdown atau apapun istilahnya, “ kata dia.
Riris menuturkan, untuk menurunkan mobilitas warga di DIY saat ini tidak perlu sampai 100 persen warga harus berada di rumah. Namun, cukup 70 persen dari warga di DIY menghentikan mobilisasinya selama dua kali masa penularan.
Dengan menekan 70 persen warga menghentikan mobilitas atau berada di rumah virus pun akan kesulitan mencari orang untuk diinfeksi. (Cak/Rls)
Post a Comment