Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY: Transparansi Anggaran Hak Masyarakat
 |
| Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rany Widayati |
WARTAJOGJA.ID : Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian Hotel Mutiara Yogyakarta , senilai 170 Milliar , yang kemudian menjadi rekomendasi kepada Pemda DIY, menuai berbagai komentar . Termasuk dari kalangan Legislator DIY .
Kepada awak media Minggu (25/4-2021), Ketua Fraksi Partai Golkar DIY Rany Widayati mengemukakan bahwa temuan tersebut menjadi indikasi bahwa perlunya transparansi anggaran pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada warga masyarakat .
"Saat ini diperlukan transparansi atau lebih terbukanya anggaran pembangunan pemerintah , baik yang melalui APBD maupun Dana Keistimewaan (DanaIs) , karena pembangunan tersebut juga harus berujung kepada kesejahteraan masyarakat, dan yang lebih penting keterbukaan informasi publik juga merupakan amanat Undang Undang yang harus dilaksanakan," ujar politisi perempuan asal Gunungkidul ini.
Lebih lanjut Rany juga mengemukakan bahwa semangat Good Governance sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga yang ada serta aplikasi Zero Tolerrance For Coruption di seluruh instansi yang ada.
"Rakyat berhak dan boleh mengakses informasi publik, termasuk alokasi anggaran dalam skema APBD, Danais ataupun dana desa dan apakah itu sudah sesuai koridor hukum yang ada," katanya lagi.
Selanjutnya Rany juga menjelaskan bahwa pemerintah harus jujur kepada rakyat, dan tidak memihak golongan atau untuk kepentingan pihak tertentu.
Dia juga mengharapkan ada hal baik yang juga harus di kedepankan dalam proses perencanaan pembangunan.
"Kami sebagai wakil rakyat juga sebaiknya diajak rembugan , karena selama ini dalam berbagai program yang melibatkan DanaIs kami sama sekali tidak diajak rembugan, walaupun kami tahu dalam skema nya tidak ada keharusan untuk hal tersebut dan kami sebagai wakil rakyat sering ditanya oleh masyarakat," katanya.
"Menjadi ironis jika kami tdk bs menjawabnya terlebih lagi jika program tersebut menimbulkan masalah," ungkapnya.
"Saat ini masyarakat sudah lebih cerdas dan kritis. Terlebih lagi teknologi informasi semakin terbuka , oleh karena itu pemerintah daerah harus juga mampu untuk meningkatkan kualitas SDM nya , sehingga perbaikan kinerja akan lebih terasa," imbuhnya .
Hal lain yang juga diungkap oleh politisi perempuan ini ialah bahwa pihaknya mengapresiasi perolehan 11 kali predikat WTP kepada Pemda DIY dan menurutnya hal ini juga harus menjadi prestasi tersendiri
11 kali WTP itu juga sebuah prestasi bagi Pemda DIY dan kita juga wajib mengapresiasi nya ,imbuhnya .
Menjawab persoalan kemiskinan dan Dana Keistimewaan Anggota Komisi D DPRD DIY menghela nafas panjang sambil berkata .
"Inilah juga yang menjadi persoalan walaupun Dana Keistimewaan sudah di gelontorkan hingga 1,3 Triliun , sampai saat ini angka kemiskinan kita masih berkisar di 12,8 persen , ini hal yang juga harus menjadi perhatian kita semua, yah walaupum kita tahu semua bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pandemi yang masih melanda , tetapi juga alokasi program yang menggunakan Dana Keistimewaan harus mampu mempercepat program pengentasan kemiskinan ," tuturnya.
(Dam/San)
Post a Comment