Ketua DPRD DIY : Tatap Muka Sekolah/Kampus Harus Protokol Ketat, Melanggar Disanksi
NewsWARTAJOGJA.ID : Ketua DPRD DIY, Nuryadi menilai belajar mengajar tatap muka sekolah/kampus di DIY harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar penularan Covid-19 tak terjadi.
Namun Nuryadi memperingatkan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun sekolah harus siap dengan konsekuensi atas pembelajaran tatap muka.
"Protokol kesehatan harus disiapkan dengan matang, baik jam belajar, jumlah siswa yang masuk, hingga sarana dan prasarana.(Pembelajaran tatap muka harus diatur sedemikian rupa. Protokol kesehatan jadi yang utama, tidak boleh lengah," kata Nuryadi.
Politikus PDI Perjuangan itu mengisyaratkan dukungannya bahwa jika ada sekolah/kampus yang melanggar protokol kesehatan dan membuat potensi penularan meluas maka wajib diberikan sanksi tegas oleh pemerintah setempat.
"Regulasi protokol sudah diatur, ada pula sanksi bagi pelanggar protokol, itu bisa ditegakkan," katanya.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyatakan sikap lembaga legislatif sudah jelas memberikan dukungan. Ini semua demi pemulihan ekonomi DIY. “Begitu nanti dibuka kuliah tatap muka pasti berdampak lebih baik bagi ekonomi DIY,” ungkapnya,
Dia mengatakan pembelajaran tatap muka pelajar SMA dan sederajat relatif lebih mudah. Tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena rata-rata para pelajar tinggal di wilayah DIY.
Adapun pembukaan kembali kampus-kampus perguruan tinggi, menurut Nuryadi, perlu diatur sedemikian rupa menyesuaikan standar protokol kesehatan (prokes).
“Kami tidak bermaksud menggurui perguruan tinggi, apalagi pemerintah pusat juga akan melonggarkan aturan mudik Lebaran Idul Fitri,” tambahnya.
Secara teknis misalnya, tidak semua pelajar maupun mahasiswa masuk pada hari yang sama. Perguruan tinggi pasti punya cara misalnya fakultas mana yang dibuka terlebih dulu. Dengan begitu terhindar dari kerumunan.
Ditanya mengenai uji coba Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY membuka pembelajaran tatap muka sepuluh sekolah, Nuryadi menyatakan dewan memberikan dukungan namun perlu juga langkah kehati-hatian.
“Kita mendorong tetapi nasib murid yang lain seperti apa. Ini sulit. Melangkah itu konsekuensinya ada pengetatan atau masuk bergilir. Daripada kita punya kebijakan, dalam tanda petik, tidak dilakukan 100 persen maka percuma. Kita mau begini berapa tahun? Kualitas anak-anak kita seperti apa?” tambahnya.
Nuryadi menegaskan, ada tiga hal penting saling terkait yaitu Covid-19, pendidikan dan ekonomi serta tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat.
“Bagaimana mahasiswa masuk kuliah lagi tapi dengan kehati-hatian, dengan cara yang memungkinkan dan aman untuk wilayah DIY. Saya tidak bicara ketat tetapi aman,” kata Nuryadi. (Cak/Rls)
Post a Comment