Wakil Ketua DPRD DIY : Refocussing Anggaran Harus Mampu Tekan Kasus Covid 19
 |
| Wakil Ketua DPRD DIY-FPKS Huda Tri Yudiana |
WARTAJOGJ.ID: Wakil Ketua DPRD DIY/anggota FPKS Huda Tri Yudiana menyatakan refocussing anggaran yang saat ini sedang dilakukan oleh seluruh SKPD di DIY harus mampu menekan kasus Covid 19.
Menekan penambahan kasus Covid harus dijadikan indicator penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT). "Saat ini APBD DIY tahun 2021 menganggarkan 66.9 milyar untuk penanganan Covid dalam BTT ," kata Huda Selasa (23/2).
Sekda DIY atas arahan kementrian keuangan mengeluarkan edaran untuk menambah alokasi anggaran penanganan Covid 19 dalam BTT sebesar 8% dari setiap SKPD atau setara nominal kurang lebih 125 milyar.
Dengan tambahan anggaran hasil refocusing ini BTT akan menjadi sekitar 191 milyar untuk penanganan Covid 19 yang meliputi berbagai program seperti vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, pencegahan, dukungan posko covid dan sebagainya.
"Kami minta harus ada indicator yang jelas dan mudah dinilai terkait penggunaan anggaran ini, yaitu penurunan kasus harian Covid 19 secara signifikan dalam tahun 2021 dan seterusnya," katanya.
Jangan sampai indikator keberhasilannya sekedar terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi kasus Covid 19 tetap tinggi. Terkendalinya kasus covid akan menjadi kunci perbaikan perekonomian yang saat ini terpuruk. Program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan efisien sehingga belanja anggaran akan memberikan dampak langsung bagi pengendalian kasus dan perbaikan ekonomi.
"Kami mengapresiasi turunnya kasus covid di PTKM tahap 3 ini, dari sekitar 320 an kasus harian di PTKM tahap 1 menjadi sekitar 200 an kasus per hari di PTKM tahap 3. Tapi kasus ini masih tetap saja tinggi sehingga perlu dilakukan lanjutan PTKM tahap 4," kata Huda.
Huda juga meminta agar program 3 T yang menjadi tugas pemerintah betul betul dilaksanakan secara efektif termasuk follow up nya. Sebagai contoh, tracing harus dilakukan massif sesuai arahan dan perencanaan secara epidemologi. Setelah tracing, testing juga harus di follow up dengan langkah penanganan yang massif serta serius.
"Jangan hanya mengandalkan rumah sakit tanpa menekan penularannya," ujarnya,
Penggunaan anggaran juga harus menjangkau untuk mendukung berbagai kegiatan pencegahan di bawah, seperti pemerintah desa atau dusun yang memerlukan dukungan, rumah sakit, laboratorium, dan sebagainya. Semua pihak yang strategis dan membantu penurunan kasus ini perlu mendapat alokasi, jangan hanya brputar untuk biayai kegiatan pemda.
"Kami lebih suka anggaran ini terserap besar atau bahkan habis, tetapi kasus dapat ditekan seminimal mungkin daripada anggaran diirit irit agar sisa dan bisa dipakai atau dikembalikan lagi ke dinas dinas, tetapi kasus tetap tinggi," pungkas Huda. (Cak/Rls)
Post a Comment