PKS DIY Gelar Pelantikan MPW - DPW Masa Bakti 2020 - 2025
 |
| Konferensi pers di sela pelantikan kepengurusan MPW DPW PKS DIY masa bakti 2020 - 2025 |
WARTAJOGJA.ID : Pelantikan kepengurusan MPW DPW PKS DIY masa bakti 2020 - 2025 oleh Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu, secara virtual berbarengan dengan wilayah lain yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah digelar Ahad 14 Februari 2021.
Pelantikan ini untuk mengesahkan kepengurusan secara lengkap di jajaran MPW maupun DPW PKS DIY. Kepengurusan MPW terdiri dari Ketua dan Sekretaris MPW beserta anggota-anggota dari 4 Komisi, sedangkan kepengurusan DPW terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW serta Ketua-Ketua Bidang dan Deputi. Sebelum nya dalam Muswil PKS DIY tgl 27 Desember 2020 baru dilantik 8 orang anggota DPTW yaitu Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid Kaderisasi DPW, Ketua dan Sekretaris DSW.
Ketua DPW PKS DIY M. Agus Mas'udi,ST., berharap pelantikan ini akan menguatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pengurus baik dari DPW dan MPW. Karena kondisi bangsa Indonesia yg masih dalam ujian pandemi Covid 19 yg masih berkepanjangan dibutuhkan semangat kerja keras, gotong royong dari seluruh elemen bangsa.
Masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi covid 19 ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi yg berbasis pariwisata di DIY yg terguncang seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, catering/restoran dll.
Hal ini ditunjukkan dengan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 -2.69%
Padahal sektor-sektor tersebut telah membuka lapangan kerja yg paling besar di DIY.
Oleh karena itu PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut sumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat dalam pandemi covid 19 ini dengan mendesak Pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat penanganan Covid 19 dengan 3T secara tuntas. Karena faktor inilah yang secara langsung akan menggerakan perekonomian.
Lalu Pemerintah mestinya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak dengan data on going yang terverifikasi agar tetap dapat bertahan menjalankan hidupnya.
PKD DIY juga meminta bagi masyarakat yang masih memiliki aset yang bisa diproduktifkan pemerintah seharusnya segera memberikan stimulasi ekonomi yang diprioritaskan bagi ketahanan pangan keluarga.
PKS juga meminta, bagi UMKM pemerintah diharapkan memberikan perhatian besar karena menjadi penyangga terbesar ekonomi di DIY. Terutama UMKM yang terkait pariwisata seperti jasa perdagangan, perhotelan, transportasi, makanan/oleh-oleh, kerajinan dan lain-lain. Di samping relaksasi pinjaman juga kebijakan-kebijakan penanganan covid yang sekaligus memberi ruang gerak bagi ekonomi UMKM.
PKS meyakini mereka pasti bergerak untuk fight tergantung bagaimana pemerintah membuat policy dan anggaran yang akan menumbuhkan UMKM ini. Semisal mengarahkan UMKM berbasis digital untuk bisa survive. Penguatan teknologi dan pasar online, pembiayaan murah dan mudah diakses, pelatihan dan pembentukan jaringan bisnis, serta dukungan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sinyal sampai ke pelosok daerah.
Terakhir, bagi usaha menengah yang terdampak, PKS juga berharap bahwa paket kebijakan PEN mensinergikan sektor-sektor bisnis terdampak krisis pandemi diberikan paket recovery ekonomi yang memungkin mereka kembali tumbuh. (Arifin)
Post a Comment