Pemerintah Didorong Bantu UMKM dalam Bentuk Affirmatif Action

warta jogja February 24, 2021 0

Ketua DPD PKS Kota Yogya Nasrul Khoiri

WARTAJOGJA.ID :Ketua DPD PKS Kota Yogya Nasrul Khoiri S.Far.Apt menyatakan sektor UMKM menjadi sektor perekonomian di Indonesia yang saat ini sangat memegang peranan strategis.

Namun sayangnya sektor UMKM itu seolah masih terpinggirkan dan belum mendapat perhatian dukungan yang cukup bila dibanding sektor ekonomi yang lain yang lebih mapan.

"Sejak krisis beberapa dekade yang lalu terbukti bahwa ketika krisis hanya sektor UMKM yang tetap mampu bertahan di saat bisnis bisnis skala besar runtuh," kata Nasrul yang juga Ketua DPD PKS Kota Jogja itu Rabu (24/2).

Nasrul Khoiri juga menganalisa kuatnya UMKM saat menghadapi krisis karena beberapa faktor.

"Pertama, UMKM adalah sektor ekonomi mayoritas di Indonesia, sekitar 90%" kata dia.

Kedua, UMKM tak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai denyut nadi ekonomi masyarakat kecil yang menjadi kelompok mayoritas di negeri ini.

"Sehingga pemerintah seharusnya memberikan dukungan dalam bentuk affirmatif action untuk melindungi sektor UMKM itu," kata Nasrul.

Affirmative action (tindakan afirmatif) dimaksud merupakan kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok UMKM ini memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Hasil survei Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Jogja Economic Resilience for Covid-19 (Jercovid) pada pertengahan 2020 lalu mengungkap kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DIY terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Disebutkan dalam survei itu sebanyak 1.000 UMKM yang masuk sebagai koresponden melalui aplikasi 'Sibakul' dan Google Form dari seluruh DIY, sebanyak 321 pelaku usaha perdagangan terdampak paling parah, atau 32,1 persen, disusul industri pengolahan sebanyak 250 pelaku usaha (25 persen).

Bidang berikutnya adalah ekonomi kreatif (21.2 persen). Sedang bidang Usaha lainnya terdata 133 pelaku (13.3 persen) UMKM, atau pelaku usaha yang belum bisa menentukan kategori bidang usahanya atau memang merupakan jenis usaha yang melibatkan lebih dari satu bidang usaha, bidang jasa 46 (4.6 persen).

Sedangkan bidang usaha dengan peringkat persentase paling banyak adalah pertanian 16 (1.6 persen), pariwisata 8 (0.8 persen), transportasi 5 (0.5 persen), kelautan dan perikanan 4 (0.4 persen ), real estate dan properti 3 (0.3 persen), konstruksi 2 (0.2 persen).

Sejak pertengahan Maret hingga Juni 2020, pendapatan UMKM turun dari Rp 19,3 miliar menjadi Rp 3 miliar atau turun hingga 80 persen. (Arifin)