Covid-19 Tinggi, Yogya Mulai Kaji Lockdown Tugu, Titik Nol, dan Malioboro
Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji
WARTAJOGJA.ID: Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji mengaku saat ini tengah menimbang efektivitas usulan lockdown atau penutupan sementara di sejumlah titik termasuk kawasan wisata di Yogyakarta.
Usulan lockdwon sebelumnya ramai disuarakan kalangan
parlemen setempat khususnya dari wilayah Kota Yogyakarta. Yang mendesak
lockdown bisa diberlakukan di beberapa titik sentral Kota Yogya seperti Tugu
Jogja, Jalan Malioboro, juga Titik Nol Kilometer.
"Soal usulan lockdown di beberapa titik seperti
Tugu Jogja, Malioboro, dan Titik Nol, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
Kota Yogya,” ujar Baskara Aji Senin 28 Desember 2020.
Aji menambahkan jika pemerintah kota hendak
melakukan lockdown dengan pertimbangan khawatir terjadi kerumunan seperti
liburan Natal lalu, Pemda DIY akan mendukung langkah itu.
Namun, Aji mengatakan, bahwa aparat penegak hukum
saat ini juga terus bekerja memonitor, mengawasi, bahkan melakukan penyegelan
tempat usaha, restoran, dan tempat publik lainnya jika pemilik atau pngelola
usaha jasa wisata tak menggubris protokol kesehatan yang berlaku.
Aji menambahkan pihaknya masih mempertimbangkan
tentang desakan dari kalangan parlemen soal pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di tengah laju Covid-19 yang totalnya sudah tembus 11
ribu kasus itu.
Hanya saja, saat ini, ujar dia, Pemerintah DIY saat ini juga masih belum mencabut Tanggap
Darurat Bencana dan terus memperpanjang pemberlakuannya hingga 31 Januari 2021.
“Gubernur DIY memutuskan perpanjangan tanggap
darurat itu karena penambahan kasus masih terjadi signifikan,” ujar dia.
Sedangkan untuk Yogya jika menempuh langkah PSBB,
pertimbangkan yang diutamakan pertama musti jelas, apakah benar langkah itu
efektif menekan penularan.
“Penularan di Yogya kini klasternya sudah (penularan
di dalam) keluarga dan (antar) tetangga, prediksi kami PSBB juga sulit
menekan," kata dia.
Menurut Aji, PSBB lebih mengendalikan klaster dari
luar daerah, baik yang pergi maupun yang datang.
Tak hanya pertimbangan dari Gugus Tugas, Aji mengatakan pertimbangan dari epidemiolog juga menjadi masukan untuk menentukan langkah kebijakan ke depan.
Aji menambahkan, di sejumlah destinasi wisata Yogya
saat ini, masih ditemukan pelaku usaha belum tertib protokol kesehatan seperti
memakai masker. Padahal hal kecil seperti itu merugikan mereka sendiri.
"Bisa saja wisatawan mau membeli dagangannya
namun karena melihat pedagang tidak memakai masker, jadi mengurungkan niat
membeli,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan
sepanjang kasus Covid-19 terjadi, Pemda DIY belum memberlakukan pembatasan
sosial secara serius. Padahal dari hari ke hari penularan Covid-19 terus
meninggi.
“DIY belum pernah melakukan langkah serius seperti
PSBB, sejak pandemi kebijakan yang diambil masih kebijakan tanggap darurat,”
katanya.
Huda menambahkan, pembatasan sosial secara serius
penting. Semisal dengan melakukan penutupan sementara tempat wisata yang
dikelola Pemda DIY atau pemerintah di kabupaten maupun kota.
“Termasuk memberlakukan work from home kepada para
pekerja kantoran,” katanya.
Huda khawatir, laju penambahan kasus Covid-19 di DIY
yang tak terbendung itu makin membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis kian
kewalahan. Meski kamar-kamar perawatan di rumah sakit itu saat ini terus
ditambah.
“Kamar kamar di rumah sakit memang mungkin masih
banyak, tapi sumber daya manusianya sekarag sudah sangat kewalahan,” katanya.
Pemda DIY, ujar Huda, memang sebelumnya sempat
berupaya membuka lowongan 200 relawan untuk menambah tenaga medis. Tapi saat
itu yang mendaftar hanya sekitar 80 orang dan setelah seleksi hanya tersaring
26 orang saja. (Cak/Rls)
Post a Comment