Begini Sikap Terbaru PKS DIY Pada Pemerintah

warta jogja December 27, 2020 0

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

WARTAJOGJA.ID: Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan sikap sebagai oposisi. Sebagai bentuk menegaskan dan mendukung sikap konsisten dari DPP PKS.   

Ketua DPW PKS DIY periode 2020-2025, Agus Mas'udi mengatakan, dengan adanya oposisi maka demokrasi bisa berjalan baik. Menurutnya, PKS akan mengkritisi maupun menolak kebijakan yang tidak berpihak masyarakat, sebaliknya mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak rakyat.

“Demokrasi akan berjalan sehat, dengan adanya penyeimbang. Sikap kami di DPR RI yang konsisten memperjuangkan rakyat, sejalan dengan sikap masyarakat meski sebagian dari masyarakat itu pada pemilu lalu tidak memilih PKS,” katanya, di kantor DPW PKS DIY pada Minggu (27/12). 

Agus mengatakan, berdasarkan survai dari salah satu media nasional di Jakarta, 57 persen masyarakat tahun ini tidak puas dengan kinerja pemerintah.Sikap konsisten PKS ini, menurutnya diyakini akan membawa berkah dan keuntungan.

Agus Mas'udi menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY periode 2020-2025 yang baru saja terpilih melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) V serentak di seluruh Indonesia, Minggu (27/12). 

Muswil V PKS DIY merupakan agenda lanjutan dari Munas V PKS pada 28-29 November 2020 di Bandung. Ada beberapa agenda penting Muswil yaitu pergantian Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), penetapan amanat Muswil dan penetapan rencana kerja.

Munas, Muswil dan Musda di level kabupaten kota adalah event periodik lima tahunan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai di masing-masing level. Mekanisme ini bagian dari demokrasi yang terus berjalan di PKS.

Ketua DPW PKS DIY periode 2015 – 2020, Darul Falah mengatakan, sikap oposisi ini antara lain kritis dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. “Di sisi lain secara obyektif akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya. 

Darul Falah mengatakan, sikap oposisi ini memiliki keuntungan demokrasi yang bisa berjalan dengan baik karena ada penyeimbang. “Kalau semua mendukung pemerintah, tidak ada penyeimbang, pengkritis di semua level. Oposisi tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” ucapnya. (Arifin)