Monitor Gunung Merapi Via Heli, Ini Temuan BPPTKG

warta jogja November 26, 2020 0

BPPTKG dan sejumlah instansi memantau Gunung Merapi dengan helikopter BNPB Kamis (26/11) (dok. Pemda DIY)

WARTAJOGJA.ID : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta memonitor kondisi Gunung Merapi dari udara pada Kamis 26 November 2020.

Pemantauan yang dilakukan menggunakan helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu guna mengetahui potensi letusan Gunung Merapi sebagai bahan pengambil kebijakan mengingat saat ini aktivitasnya terus meningkat.

Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida mengatakan salah satu yang diamati dalam monitoring itu adalah kondisi alur-alur sungai berhulu Gunung Merapi.

“Untuk alur-alur sungai Merapi saat ini kondisinya masih cukup dalam sehingga jika erupsi nanti terjadi potensi lahar atau dalam hal ini awan panas, alur itu masih bisa menampungnya,” ujar Hanik usai pemantauan.

Hanya saja, ujar Hanik, yang masih ditunggu saat ini bagaimana volume dan pertumbuhan kubah lava di Merapi nanti. Sebab dengan mengetahui volume dan pertumbuhan kubah lava itu, baru bisa terukur secara pasti kekuatan aliran awan panas yang akan melewati alur-alur sungai itu.

Hanik menuturkan, monitoring dalam cuaca cukup cerah itu, pihaknya banyak mengitari kawasan Merapi dari sekeliling, bukan dari atas puncak. Sehingga memang tak melihat jelas kondisi kawah dari atas.

Hanya saja, dari sekeliling itu, Hanik dapat melihat pada dinding-dinding Merapi terdapat material-material hasil guguran lava lama Merapi. Sebagian material guguran itu juga terpencak di alur Kali Senowo dan Kali Lamat.

Pantauan alur alur Kali Merapi (dok Pemda DIY)

“Material lama yang jatuh ke sungai itu posisinya masih di hulu,” ujarnya.

Meski masih belum bisa memprediksi pasti kapan erupsi berikutnya akan terjadi, namun Hanik dengan tegas menyatakan potensi ancaman terbesar masih ke arah Kali Gendol atau sisi selatan Merapi. Hal ini mendasarkan pada bukaan kawah yang mengarah ke sungai itu.

Hanya saja, Hanik mengingatkan, dari monitoring itu ditemukan material guguran ke arah barat dan barat laut. Jadi potensi ancaman tidak melulu ke selatan Merapi atau Kali Gendol.

“Kami belum bisa tentukan arah barat (Kali Senowo) atau barat laut (Kali Lamat) ancamannya, tapi potensi itu ada ke sana,” ujarnya.  

Pantauan alur alur Kali Merapi (dok Pemda DIY)

Untuk morfologi puncak Merpi, Hanik mengatakan saat ini BPPTKG telah mamasang kamera CCTV mengitari area itu. Artinya dari berbagai sisi morfologi itu bisa terpantau jelas.

Dari hasil monitoring itu, BPPTKG meminta kepada para pengungsi potensi erupsi Gunung Merapi saat ini tetap bersabar. Sebab Gunung api aktif dengan status level III siaga itu aktivitasnya masih stabil tinggi.

Pantauan alur alur Kali Merapi (dok Pemda DIY)

 “Untuk pengungsi kami minta tetap mengikuti arahan dari pemerintah atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tetap tenang dan sabar,” katanya.

Perekayasa Ahli BPPTKG Yogyakarta Dewi Sri Sayudi menambahkan dari monitoring itu, aktivitas guguran material lama Merapi mulai meningkat sejak 19 November 2020 lalu. Walupun terjadi peningkatan guguran, namun tak sampai membuat alur alur sungai berhulu Merapi penuh atau bertambah signifikan.

“Morfologi sungai seperti Kali Woro, Gendol, Opak, Kuning, semuanya punya tebing cukup dalam dan lebar,“ ujarnya.

Sehingga apabila terjadi lahar di musim hujan ke depan, dengan ada atau tidaknya penambahan material itu, sungai-sungai itu masih cukup aman untuk menampung.

Namun BPPTKG Yogyakarta mengingatkan lagi. Dengan peningkatan status Merapi, pihaknya tetap  merekomendasikan semua aktivitas penambangan di hulu sungai Merapi saat ini dihentikan dulu.

Sebab dari hasil pemantauan udara itu masih terlihat ada sejumlah penambang yang nekat. Bahkan aktivitas penambangan yang jaraknya cukup dekat puncak Merapi seperti di alur Sungai Krasak juga masih ada.

Sedangkan unuk aktivitas pariwisata, di kawasan rawan bencana atau di dalam radius lima kilometer dari puncak, sejauh ini tampak sudah ditaati pemerintah daerah. Misalnya di daerah Kaliadem sudah tidak ada aktivitas. (Cak/Rls)