Diskusi Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI : Ideologi Pancasila Jangan Dipermasalahkan

warta jogja August 22, 2020 0

Diskusi bertajuk Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI: Pembumian Nilai Pancasila dalam Tinjauan Sejarah dan Kekinian di DPRD DIY pada Sabtu (22/8).

WARTAJOGJA.ID: Fraksi PKS DPRD DIY menggelar diskusi bertajuk Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI: Pembumian Nilai Pancasila dalam Tinjauan Sejarah dan Kekinian di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (22/8).

Dalam diskusi itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Imam Taufik mengatakan, acara ini menjadi bagian dari refleksi dalam memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. 

Menurutnya, 75 tahun untuk ukuran biolgis manusia memang sudah memasuki usia lanjut.

Namun, jika diukur dari peradaban bangsa Indonesia masuk sangat muda. Yakni baru 10 persen perjalanan bangsa apabila rentang masa satu generasi mencapai seribu tahun. "Kita refleksi, kira-kira apa solusi terbaik ke depan bagi bangsa kita,” ucapnya.

Sementara Pakar Pancasila dari Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, HM Jazir ASP menyebut hari lahir Pancasila yakni 1 Juni atau juga 18 Agustus. 

Untuk itu perdebatan-perdebatan yang baru-baru ini muncul, diharapkan tidak dipermasalahkan lagi soal ideolgi Pancasila.

Jazir mengatakan, ketika ada elemen bangsa Indonesia yang saling berbeda pendapat mengenai hari lahir Pancasila sebenarnya itu hanya menghabiskan energi saja. “Habis energi hanya untuk hal-hal yang sebenarnya sudah selesai,” kata dia.

Jazir menjelaskan, Sukarno menyampaikan melalui pidato mengenai gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila pada 1 Juni 1945. Gagasan itu pun diterima secara aklamasi oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Kemudian BPUPKI membentuk pantia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang Undang Dasar (UUD) dengan berpedoman pada pidato Sukarno itu. Setelah melalui proses yang panjang, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada 18 Agustus 1945. “Jadi kalau ada yang menyebut 1 Juni atau 18 Agustus, dua-duanya tidak salah,” ucapnya.

Jazir berkata, munculnya perdebatan dan saling mengklaim kebenaran itu sebenarnya karena kurangnya pemahaman para pelaku politik terhadap sejarah ideologi Pancasila.

(Arifin)