Tanggap Darurat Diperpanjang, Polda DIY Gandeng FUI Edukasi Masyarakat
 |
| Polda DIY bersilaturahmi ke Sekretariat Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY, di Kauman, Yogya, Sabtu (27/6). |
WARTAJOGJA.ID : Memperingati HUT Bhayangkara ke-74, Polda DIY bersilaturahmi ke Sekretariat Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY, di Kauman, Yogya, Sabtu (27/6).
Agenda yang mengangkat tema "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif" ini, bertujuan membangun sinergitas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan tetap menjaga physical distancing dalam segala aktivitas.
Sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif menjelang Pilkada Serentak DIY 2020.
Kasubdit 1 Ditintelkam Polda DIY AKBP Hasan Rosyadi SAg menjelaskan, dalam kegiatan pertemuan bersama mubaligh dan tokoh masyarakat ini, dipercayakan penyaluran bantuan 2 ton beras kepada FUI DIY. Untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan dan terdampak pandemi Covid-19.
"Untuk menyosialisasikan hidup sehat dan protokol kesehatan hingga tingkat pedusunan, kami menggandeng ulama yang tergabung dalam FUI DIY," ujar AKBP Hasan.
Melalui momentum HUT Bhayangkara ke-74, Dewan Pembina dan Ketua Presidium FUI DIY HM Syukri Fadholi SH mengharapkan Polri semakin solid sebagai pengayom masyarakat.
Diperpanjangnya masa tanggap darurat pandemi Covid-19 di DIY hingga 31 Juli mendatang adalah akibat dari masih banyaknya warga masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, Syukri menegaskan bahwa dalam rangka menanggulangi covid-19, FUI DIY mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dan upaya Polri dalam mencegah penularan covid-19 dalam kehidupan masyarakat. FUI DIY mengajak segenap ormas dan elemen islam bersama pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan mentaati protokol kesehatan serta pembatasan sosial agar covid-19 dapat segera berakhir.
"Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas polri dalam menjaga kamtibmas khususnya menghadapi Pilkada serentak DIY di 3 kabupaten Sleman-Bantul-Gunungkidul, kami bersama polri akan menjaga kondusifitas keamanan sehingga pilkada dapat berjalan dengan baik," tambah Syukri.
Sedangkan menurut AKBP Hasan, dengan melibatkan para mubaligh yang tergabung dalam FUI DIY, melalui kegiatan keagamaan nantinya bisa diberikan pencerahan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan sehingga upaya pencegahan dan meminimalisir penularan Covid-19 bisa berjalan dengan optimal.
Seperti dijelaskan oleh Gubernur DIY selaku Kepala Daerah telah memberikan penegasan melalui OPD DIY terkait kebijakan yang dikeluarkannya dalam rangka melindungi masyarakat Yogyakarta dari ancaman covid.
"Ada tiga prioritas utama yang menjadi perhatian Pemerintah DIY dalam penanganan dampak covid diantaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Fokus penanganan dampak Covid-19 tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah pusat," jelas AKBP Hasan.
Ditegaskan, segencar apapun upaya pemerintah untuk bisa menghentikan persebaran Covid-19, tetap tidak akan mendapatkan hasil maksimal tanpa dukungan masyarakat. Diharapkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi anjuran-anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan dan physical distancing.
"Diantaranya mengurangi kerumunan dan memaksa beraktivitas di luar rumah tanpa ada keperluan mendesak. Hal ini juga diperlukan mengingat hingga saat ini DIY belum menerapkan PSBB dan perilaku New Normal," tambah AKBP Hasan.
Diingatkan, pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah mempengaruhi proses pentahapan Pilkada yang akan berlangsung di 3 kabupaten dan Pilkades yang akan berlangsung di 2 Kabupaten. Hal ini menjadi perhatian bersama mengingat dengan adanya penundaan tersebut juga akan berpengaruh pada alokasi anggaran dan pengaturan ulang pentahapan.
"Momentum tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan kegaduhan. Dalam rangka mewujudkan kamtibmas dan perekonomian masyarakat semakin aman, kondusif, dan produktif, diharapkan seluruh elemen masyarakat mematuhi kebijakan dan anjuran pemerintah daerah yang telah ditetapkan menuju DIY yang madani," jelas AKBP Hasan.
Pesan khusus terkait kontroversi RUU HIP yang disampaikan oleh Syukri Fadholi menekankan kepada seluruh elemen masyarakat terutama umat Islam agar bisa mengendalikan diri, jangan mudah terprovokasi dan bertindak sendiri, tetap patuhi pemerintah dan ulama.
(Adv/Dho)
Post a Comment