Penyaluran Bansos Jangan Picu Polemik Karena Data Tak Relevan
WARTAJOGJA.ID: Bantuan sosial warga terdampak Covid-19 mulai disalurkan di sejumlah wilayah DIY, tak terkecuali Kota Yogyakarta pada Mei 2020 ini.
Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan mulai Selasa (19/5/2020) sudah akan meluncurkan pendistribusian bantuan sosial tunai tahap dua yang berasal dari dana APBD Kota Yogyakarta 2020 untuk 3.833 kepala keluarga.
Setelah pada pekan lalu meluncurkan bantuan sosial tahap pertama yang dialokasikan untuk 4.396 penerima terdampak pandemi COVID-19.
Terkait kondisi itu, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengingatkan agar evaluasi data penerima bansos dicermati.
"Untuk penerima bansos kami harapkan data benar benar dicermati. Karena sebagian data itu masih menggunakan data lama, sehingga dikhawatirkan ada yang tidak tepat sasaran," ujar anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Yoga Prasetyo Pri Hutomo Senin 18 Mei 2020.
Hutomo tak menampik dalam pantauannya penyaluran bansos itu sebagian masih menimbulkan polemik di masyarakat bawah. Politikus Fraksi Golkar DPRD Kota Yogya itu mengingatkan relevansi data warga terdampak Covid sangat mungkin berubah saat ini sehingga data lama tak relevan lagi.
"Kami juga sempat menanyakan kepada pemerintah kota saat bansos dari pusat itu akan turun, karena akan rancu jika data yang dipakai pemerintah adalah data lama,"ujarnya.
Hutomo tak menampik, persoalan bansos ini memang terus menjadi sorotan DPRD Kota khususnya Komisi D. Bahkan, ujar Hutomo, sebenarnya reses itu alokasi dana yang ada bisa dimanfaatin untuk membantu masyarakat terdampak wabah ini.
Hutomo menambahkan, dari hasil pantauan pihaknya di lapangan, seringkali faktor kecemburuan sosial satu warga dengan lainnya terjadi terkait penerimaan bansos itu. Misalnya saja pada penerima program PKH dan KKS.
"Peran pendataan warga penerima itu kan sudah dipasrahkan pada RT/RW, seharusnya harus dijaga benar dari situ jangan sampai muncul tindakan diskriminatif pada penerima bantuan," ujarnya.
Hutomo mendesak agar dalam penyaluran bantuan ini semua pihak bisa obyektif. Tak ada atau ditunggangi kepentingan politis apapun karena semua warga terdampak wabah secara merata.
Hutomo menambahkan selain bansos di sektor industri UMKM juga jadi sorotan pihaknya. Terutama saat Komisi D DPRD Kota Yogya membahas kartu pra kerja yang sosialisasi ke bawah masih dirasa sangat kurang.
"Karena kartu pra kerja itu verifikasinya kan di pusat jadi ya terkesan untung-untungan kalau bisa terealisasi, mungkin butuh pemahaman dan sosialisasi biar lebih paham masyarakat," ujarnya.
Hutomo sendiri menyatakan akan terus memantau distribusi bansos ini dan menyaring aspirasi warga di lapangan. Menurutnya, penyaluran bansos warga terdampak Covid-19 di Kota Yogya harus benar benar diawasi dan dimonitor.
"Agar memang benar benar tepat sasaran dan warga yang berhak mendapatkan bantuan itu," ujarnya.
(Cak/Sin)
Post a Comment