Sultan HB X Instruksikan Tak Hanya Andalkan Kartu Prakerja
WARTAJOGJA.ID: Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi satu sektor paling terdampak pandemik covid-19.
Dinas Pariwisata DIY merinci sedikitnya 22.030 pekerja di sektor wisata dirumahkan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal April 2020 ini.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tak mengabaikan kondisi pariwisata beserta pelakunya yang nyaris tenggelam dalam badai Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya itu. Terlebih sebagian besar pelaku wisata pekerja sektor informal.
Raja Keraton Yogya itu meminta dalam penyelamatan nasib pelaku wisata terdampak, jajarannya tak hanya mengandalkan program yang telah diprogramkan pemerintah pusat seperti kartu prakerja. Pemerintah daerah, ujar dia, perlu membackup-nya melalui program skala lokal yang juga efektif.
“Untuk pelaku wisata yang bukan dari bidang perhotelan, kan bisa mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota,” ujar Sultan di Yogyakarta Selasa 14 April 2020.
Sultan menjelaskan, sumber bantuan untuk pelaku wisata terdampak itu sebenarnya bisa dibantu dari dua pos anggaran. Pertama pemerintah desa selama ini memiliki pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Selain itu desa juga memiliki dana desa yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dua sumber di desa baik APBDes maupun Dana Desa kan boleh direalokasikan untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik dalam bentuk bantuan (uang) tunai maupun bentuk lain,” ujar Sultan. Namun Sultan mengingatkan agar pengelolaan dua pos dana desa itu tidak saling bertabrakan dan tumpang tindih.
Sultan menuturkan pihaknya telah memerintahkan pemerintah kabupaten/kota segera merinci pemanfaatan dua pos dana di desa itu. Sehingga bisa segera dikelola untuk membantu penanganan dampak Covid-19 termasuk bagi para pelaku wisata di desa-desa.
Jika dua sumber dana di desa itu sudah jelas untuk membantu bagian yang terdampak, Sultan menilai alokasi bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bisa untuk membantu bidang lainnya. Sehingga tak bertumpuk dengan apa yang sudah diberikan melalui kartu prakerja pemerintah pusat.
“Jadi di cross (saling melengkapi) bentuk bantuan itu, jangan sampai dobel-dobel,” ujar Sultan.
Pemerintah DIY sendiri telah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 263 miliar. Sedangkan di kabupaten/kota DIY beragam jumlahnya. Pemerintah Kota Yogya misalnya merealokasi anggaran APBD tahap pertama untuk Covid-19 sebesar Rp 12 miliar.
Sejumlah obyek wisata di DIY masih dalam kondisi mati suri akibat wabah Corona. Tak hanya di perkotaan tapi juga sektor pariwisa di empat kabupaten lain di DIY.
Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Hary Sukmono mengungkapkan lebih dari tiga ribu pelaku wisata di wilayahnya terdampak dan kehilangan penghasilan.
Tak kurang 42 destinasi wisata di Gunungkidul telah ditutup sejak 24 Maret lalu sampai batas waktu yang belum dipastikan. Seperti destinasi wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Gua Pindul, hingga pelaku ekonomi di kawasan pantai merasakan dampaknya.
Ia memperkirakan potensi perputaran uang yang hilang dari sektor jasa wisata akibat dampak Covid-19 itu sampai akhir Mei nanti saja berkisar Rp100 miliar.
(Brin/Den)
Post a Comment